JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengatakan pemerintah hendaknya segera mengubah asumsi harga rata-rata minyak mentah Indonesia (ICP) dalam APBN 2012 yang dipatok 90 dollar AS per barrel. Pasalnya, kini kondisi harga minyak sudah jauh dari harga asumsi.

“Saya pikir pemerintah harus cepat mengubah asumsi. Asumsi makro semua meleset. Tidak ada yang sesuai realita,” ujar Fabby, Senin (20/2/2012).

Harga minyak mentah dunia pada Senin pagi ini telah menembus 105 dollar AS dalam sembilan bulan terakhir, seiring pernyataan Iran menghentikan ekspor emas hitam ke Inggris dan Perancis. Bahkan, kecenderungan harga minyak tetap tinggi terbuka, seiring ketegangan yang belum mereda antara Iran dan negara-negara Barat.

Fabby memperkirakan harga minyak mentah dunia bisa di atas 120 dollar AS per barrel seiring kondisi Iran. Dengan realisasi ICP riil di atas asumsi APBN, yakni 15-20 persen, ia berharap pemerintah segera mengubah asumsi ICP di APBN 2012.

Fabby berharap pemerintah tidak lagi mematok asumsi di angka yang konservatif yakni 90 dollar AS per barrel. Pemerintah harus berani mematok asumsi ICP pada angka 100 dollar AS per barrel. “Kebijakan untuk menaikkan harga BBM bersubsidi pun tidak bisa ditunda lama-lama. Minimal Rp 6.000 seperti yang sudah pernah dilakukan,” kata Fabby terkait langkah lain yang harus dilakukan pemerintah selain mengubah asumsi ICP.

Anggota Komisi VII DPR RI, Satya Widya Yudha, pun mengatakan, DPR tinggal menunggu pemerintah untuk membahas APBN Perubahan 2012. Menurutnya, pembahasan APBN-P tidak hanya akan membuka opsi kenaikan harga BBM bersubsidi, tetapi termasuk juga mengubah asumsi makro, seperti harga ICP.

“Masalah kenaikan harga minyak itu pasti akan membengkakkan subsidi,” ujar Satya. Ia menuturkan, asumsi ICP bisa saja akan dinaikkan dari angka asumsi saat ini. “Asumsi ICP bisa saja dibuat 100 dollar AS. Kita kan akan lihat seperti apa trennya dalam satu tahun,” tambah Satya.

Sumber : Kompas.com

Untuk membaca artikel ini silahkan klik link dibawah untuk download filenya.

Download PDF

JAKARTA, KOMPAS.com – Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, menilai aksi Iran menghentikan ekspor minyak mentah ke Inggris dan Perancis berisiko tinggi terhadap kondisi penawaran dan permintaan dunia. Aksi itu juga berpeluang besar mengangkat harga minyak mentah dunia ke 120 dollar AS per barrel.

“Bisa lebih dari 120 dollar AS per barrel. Apalagi jika terjadi krisis beneran (di Selat Hormuz yang menjadi jalan pengiriman minyak mentah dari sejumlah negara Timur Tengah termasuk Iran),” ucap Fabby, Senin (20/2/2012).

Menurut Fabby, angka permintaan dan penawaran minyak dunia cukup ketat. Selisih keduanya hanya sekitar 1,5-2 juta barrel per hari. Sekitar 30-40 persen pasokan minyak dunia pun berasal dari Timur Tengah. Iran juga merupakan negara pengekspor terbesar kedua di antara negara-negara anggota OPEC. Jadi, jika Iran benar-benar menghentikan ekspor emas hitamnya, maka pasokan dunia akan terganggu.

Sekalipun negara Timur Tengah lainnya, seperti Arab Saudi, meningkatkan produksi minyaknya yang sekarang berada di angka 10 juta barrel per hari, tetap tidak bisa menjaga kestabilan permintaan dan penawaran minyak mentah. “Ketegangan yang terjadi di Selat Hormuz akan mengganggu suplai minyak mentah dari Timur tengah,” tambah Fabby.

Jadi, kata dia, peluang naiknya harga minyak akan terus terjadi seiring dengan ketegangan antara Iran dan negara-negara Barat. “Jadi risiko cukup tinggi,” tegas Fabby.

Harga minyak mentah pada perdagangan Senin pagi ini menembus level 105 dollar AS dalam sembilan bulan terakhir seiring dengan pernyataan Iran menghentikan ekspor emas hitam ke Inggris dan Perancis. Harga minyak mentah pengiriman Maret melonjak 1,97 dollar AS menjadi 105,21 dollar AS per barrel pada perdagangan elektronik di New York Mercantile Exchange. Posisi ini merupakan level perdagangan harian tertinggi sejak 5 Mei 2011.

Sumber : Kompas.com

Direktur Utama PLN Nur Pamudji mengatakan beberapa pembangkit PLN sampai kini belum mendapatkan pasokan gas. Misalnya, Pembangkit Belawan Medan membutuhkan pasokan 100 juta kaki kubik per hari, Semarang 150 juta kaki kubik per hari, Muara Karang dan Priok 200 juta kaki kubik per hari, Muara Tawar 40 juta kaki kubik per hari, serta Gresik 100 juta kaki kubik per hari.

Adapun pembangkit PLN lain di Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, dan Maluku diperkirakan membutuhkan tambahan gas sekitar 200 juta kaki kubik per hari. Untuk menambah pasokan gas itu, PLN tengah bernegosiasi untuk mendapatkan pasokan gas dari Lapangan Tangguh, Papua, sebanyak 1 juta metrik ton per tahun.

Menurut Pamudji, pihaknya terus menggenjot penggunaan batu bara hingga porsinya mencapai 44 persen. Jumlah ini mayoritas dari total sumber energi listrik. “Di akhir dasawarsa ini menjadi 65 persen karena total konsumsi listrik juga naik,” ujarnya kemarin.

Sumber energi listrik lainnya adalah bahan bakar minyak sebanyak 23 persen, gas 21 persen, air 7 persen, dan panas bumi serta energi baru lainnya 5 persen.

Pembauran energi listrik ini juga dipicu oleh kenaikan biaya produksi yang mendorong peningkatan subsidi listrik dari tahun ke tahun. Saat ini pemerintah sedang membujuk Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengabulkan permintaan kenaikan tarif listrik sebesar 10 persen.

Pemerintah menghitung subsidi Rp 45 triliun saat ini tidak akan cukup untuk menekan biaya produksi listrik. Apabila kenaikan tidak disetujui, diperkirakan terdapat pembengkakan subsidi Rp 8,9 triliun dari alokasi anggaran.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik menyatakan biaya produksi listrik saat ini sangat tinggi. Akibatnya, subsidi energi dari tahun ke tahun selalu meningkat.

Subsidi energi tahun lalu, yang mencapai Rp 250 triliun, melenceng jauh dari target pemerintah yang sebesar Rp 140 triliun. Subsidi tersebut di antaranya dihabiskan untuk listrik Rp 90 triliun dan sisanya untuk bahan bakar minyak Rp 160 triliun.

Agar nilai subsidi berkurang, ia menilai perlu ada kenaikan harga. “Apa ada jalan lain menurunkan subsidi listrik tanpa menaikkan harga?” ujarnya. Biaya produksi listrik kini yang mencapai Rp 1.100 per kWh melampaui harga jualnya sekitar Rp 700 per kWh.

Selain menaikkan tarif dasar listrik, pemerintah meminta PLN melakukan efisiensi dan menekan biaya produksi dengan mencari energi yang lebih murah. “Ke depan PLN harus membangkitkan energi lebih murah.”

Jika menggunakan minyak, biaya produksi listrik berkisar US$ 36-40 sen per kWh. Biaya ini lebih tinggi dibanding menggunakan panas bumi sekitar US$ 6 sen per kWh. Adapun bila menggunakan tenaga batu bara dan gas, biaya produksinya mencapai US$ 6,4 sen per kWh dan US$ 6-7 sen per kWh.

Fabby Tumiwa dari Institute for Essential Services Reform menyarankan agar PLN memperbanyak pasokan gasnya dalam bauran energi bahan bakar mereka. “Gas itu kuncinya untuk menurunkan subsidi bahan bakar karena lebih cepat,” ujarnya kemarin. l GUSTIDHA BUDIARTIE | RR ARIYANI

sumber: http://koran.tempo.co/konten/2012/02/17/265006/PLN-Masih-Kesulitan-Dapatkan-Gas

JAKARTA (IFT)– Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyatakan investor asal Jepang melakukan studi kelayakan proyek pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di Batam berkapasitas 800 megawatt dan diharapkan tuntas tahun ini.  Widjajono Partowidagdo, Wakil Menteri Energi, mengatakan bila kajian yang dilakukan oleh investor Jepang itu tuntas dalam waktu dekat dan dinyatakan layak secara ekonomi untuk dibangun, lelang pengelola untuk proyek tersebut bisa dilakukan tahun ini.

“PT PLN (Persero) mungkin bisa ikut serta dalam proses lelang kalau mau menanamkan saham pada pembangkit tersebut,” ujar Widjajono, Rabu. Wakil Menteri Energi tidak bersedia menyebutkan identitas perusahaan Jepang yang melakukan studi kelayakan proyek pembangkit batu bara di Batam tersebut.

Perusahaan pengelola pembangkit listrik tersebut menurut Widjajono harus mampu berinvestasi untuk membangun kabel listrik ke Singapura. Pemerintah memproyeksikan sekitar 600 megawatt listrik dari pembangkit listrik tenaga uap tersebut akan diekspor ke Singapura dan 200 megawatt akan digunakan untuk meningkatkan pasokan listrik di Batam.

“Bila proses kajian dan pelelangan untuk penunjukan investor pembangkit tersebut lancar, diharapkan bisa langsung ke tahap berikutnya, yaitu masa pengadaan dan konstruksi (EPC). Mungkin dua atau tiga tahun ke depan, pembangkit tersebut bisa mulai beroperasi,” ujar dia.

Rencana ekspor listrik dari Batam ke Singapura sebagai pengganti ekspor gas ke Singapura. Menurut Wakil Menteri Energi, ekspor gas ke Singapura akan dikurangi untuk memenuhi pasokan gas untuk pembangkit listrik dan kebutuhan industri dalam negeri.  Saat ini beban puncak listrik di Batam sekitar 264 megawatt, dengan daya mampu pasokan 304 megawatt.

Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform, menilai rencana ekspor listrik ke Singapura ini harus benar-benar dipertimbangkan dan dikaji mendalam, terutama dalam penggunaan teknologi dan pertanggungjawaban terhadap emisi karbon yang dihasilkan dari pembangkit tenaga uap. Dia menyarankan agar teknologi yang digunakan pada pembangkit tersebut menggunakan teknologi khusus yang menghasilkan emisi karbon paling rendah karena sejumlah negara saat ini sudah membuat komitmen untuk pengurangan emisi karbon.

Karena listrik dari pembangkit ini akan diekspor ke Singapura, menurut Fabby, harus ada klausul siapa yang harus bertanggung jawab terhadap emisi karbon dari pembakaran batu bara pembangkit listrik ini. “Bila Singapura hanya menerima listrik bersih dan tidak ada kewajiban bagi dia untuk menanggung beban emisi rumah kaca, mereka untung dan kita yang akan dirugikan,” tuturnya.

Dia pun menyarankan agar dalam biaya ekspor listrik nantinya dimasukkan biaya eksternalitas, yakni pajak karbon, sehingga Singapura menanggung dampak emisi karbon ini. Namun, Fabby mengingatkan, harga listrik yang dijual PLN untuk domestik selama ini belum memasukkan unsur eksternalitas. (*)

Sumber : IFT

“If we do not adjust the price, our subsidy for electricity will further increase,” Agus told reporters at the House in Jakarta on Thursday. “We have always exceeded our allotted subsidy. This is not a very good way to manage our finances,” he added.

The government subsidizes the price of electricity to bridge the gap between state electricity company PT PLN’s current production costs at Rp 1,100 (12 US cents) per kilowatt-hour (kWh) and the price of electricity at Rp 729 per kWh.

The Energy and Mineral Resources Ministry has proposed two options for increasing the price of electricity and easing pressures on electricity subsidies. The first option stipulates that any price increase will only apply to customers with an installed electric capacity above 450 volt-amperes (VA).

The other option would outline a plan to gradually raise prices for 450 VA and 900 VA customers if they consume more than 60 kWh. According to the ministry’s calculation, maintaining current rate of Rp 729 per kWh would require Rp 53.9 trillion, outstripping the Rp 45 trillion allocated in the 2012 state budget.

The ministry said that electricity prices could increase by 10 percent this year, but it would only discuss the issue after April, when the government plans to implement its fuel restriction plan to ease pressures on the state budget’s fuel subsidy.

Differing with the Energy and Mineral Resources Ministry, Agus said that he expected an electricity price plan to be endorsed and implemented as soon as possible. “It [electricity price plan] must be implemented by April 2012,” he said.

A legislator on the House’s Commission VII on energy, Golkar Party’s Satya W. Yudha, said that legislators would only be able to make a decision on the electricity rate issue after the government had completed its assessment on both the electricity and fuel subsidies.

“The completion of the assessment will make it easier for the House to choose which issue to be the priority,” Satya told The Jakarta Post.

Legislator Ismayatun from the opposition party Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-P) said that her party would not approve the electricity price hike plan unless PLN managed to fix its energy mix.

“Too many generators are using fuel because there is no source of gas energy. PLN should have tried to optimize cheaper alternative energy sources, such as gas and coal,” she said.

The idea to raise prices, even on an limited scale, has never been a popular decision. Industries have already raised concerns over the proposed plan.

Indonesian Employers Association (Apindo) deputy chairman Anton Supit said recently that the power price increases would affect businesses. But he said that the association would support the price hike if it is imposed on all PLN consumers.

Energy expert and executive director of the Institute for Essential Services Reform, Fabby Tumiwa, said that decision makers had to have the guts to make a socially and a politically unpopular decision to raise power prices as soon as possible.

“The government can no longer run away from this issue and run away from raising electricity rates because this matter is a ticking time bomb. The discussion on this has been going on for years and the government is still not brave enough to raise power prices,” Fabby said.

“The impact of this hesitation was shown last year, during which time we saw the electric subsidy baloon to around Rp 90 trillion, far over from the allocated amount of around Rp 62 trillion in last year’s state budget,” he added.

Fabby said that the government had to also understand that the price hike percentage was not the main issue.

“What matters most is which segments of society the government plans subsidize. Subsidy recipients must be properly identified and then the government can make a clearer assessment on necessary increases,” he said.

Fabby estimated if the government once again delayed its power price plan in 2012, the electric subsidy could exceed last year’s figure.

Fabby also blamed the government for failing to implement alternative energy programs despite the massive number of ideas and plans.

“Almost none of the planned alternative programs were implemented,” he said.

source: thejakartapost

Direktur Efisiensi Energi dan Konservasi Energi

Workshop ini dibuka oleh Ibu Maryam Ayuni, Direktur Efisiensi Energi dan Konservasi Energi, sebagai perwakilan dari Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi. Dalam pesannya, Bapak Kardaya Warnika menyampaikan bahwa dalam rangka komitmen Indonesia untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dimana sektor Energi merupakan salah satu sektor penyumbang emisi terbesar, kegiatan konservasi energi merupakan salah satu low hanging fruit yang dapat dilakukan untuk mencapai target penurunan emisi tersebut. Basis hukum untuk melakukan hal tersebut pun sudah ada, yaitu Undang-Undang nomor 30 tahun 2007 yang memandatkan seluruh pihak untuk melakukan kegiatan konservasi energi. Dalam pesannya juga, Bapak Kardaya Warnika menyampaikan bahwa potensi efisiensi energi untuk komersial mencapai 15-30%, sedangkan untuk gedung mencapai 10-30%. Hal ini menunjukkan tingginya peluang investasi di area energi efisiensi. Itu sebabnya, workshop ini akan sangat berguna bagi seluruh pihak untuk dapat mengidentifikasi permasalahan investasi di bidang energi efisiensi. Diharapkan pula melalui workshop ini, identifikasi permasalahan tersebut dapat menjadi kunci bagi seluruh pihak untuk mengatasinya, sehingga kegiatan energi efisiensi di Indonesia dapat berkembang dengan semestinya.

Fabby Tumiwa - Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform

Terbagi atas dua sesi, workshop ini memberikan gambaran mengenai kegiatan-kegiatan energi efisiensi di Indonesia. Sesi pertama berjudul Tantangan dan Peluang Investasi di Proyek Efisiensi Energi di Indonesia. Sesi ini dibuka dengan hasil studi yang telah dilakukan oleh ReEx Capital Asia Study yang disampaikan oleh Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR). Studi ini dilakukan oleh ReEx Capital Asia dengan didukung oleh Kedutaan Besar Inggris. Hasil studi tersebut menyebutkan bahwa Indonesia memiliki potensi country attractiveness yang tinggi, sehingga potensi investasi di Indonesia menjadi tinggi karena ukuran ekonomi yang besar serta perkembangan ESCO (Energy Services Company). Sayangnya, peluang-peluang seperti ini belum dapat dimanfaatkan dengan maksimal. Melalui workshop ini, diharapkan adanya identifikasi permasalahan serta peluang investasi di bidang energi efisiensi, dapat dilakukan.

Bagi Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, yang diwakili oleh Bapak Arif H. Kunaro, beberapa potensi efisiensi energi memang sudah teridentifikasi di studi ReEx Capital dan juga draft RIKEN. Misalnya, penggunaan energi di house appliances yang memakan 80% konsumsi energi dalam rumah tangga, seperti penggunaan AC. DJEBTKE pun telah melakukan beberapa program untuk menunjang kegiatan energi efisiensi di Indonesia; seperti labelisasi, manajemen energi, sampai ke peningkatan kesadaran masyarakat akan energi efisiensi.

Kementerian Perindustrian pun memiliki program tersendiri dalam melakukan efisiensi energi di sektor industri. Kontribusi sektor industri sebesar 20% dari PDB negara, menuntut sektor ini untuk meningkatkan daya saing mereka, terutama dari sektor energi. Industri semen contohnya, telah memiliki roadmap penurunan emisi gas rumah kaca melalui efisiensi energi.

Neale Jagoe - First Secretary (Prosperity) British Embassy Jakarta

Sesi kedua dari workshop ini berjudul Membuka Potensi Investasi untuk Konservasi Energi. Sesi ini banyak bercerita mengenai kebijakan dan insentif fiskal dan non-fiskal yang ada untuk mendorong konservasi energi di Indonesia, ditambah dengan beberapa pengalaman private sector dalam menerapkan energi efisiensi di bidang mereka masing-masing.

Menurut Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Bapak Irfa Ampri, Ph.D, beberapa insentif sudah tersedia bagi industri-industri yang bermaksud untuk mengembangkan kegiatan efisiensi energi di Indonesia. Beberapa insentif telah tersedia untuk pengembangan energi terbarukan, seperti insentif fiskal di bidang Pajak Penghasilan dan di bidang Pajak Pertambahan Nilai. Ada juga insentif di bidang kepabeanan dimana pembebasan bea masuk pun berlaku.

Pada kesempatan yang sama juga, beberapa lembaga memberikan contoh-contoh peluang yang dapat dimanfaatkan sebagai kegiatan energi efisiensi. Apkenindo misalnya mengedepankan peluang tumbuhnya ESCO (Energy Services Company) di Indonesia. Sementara Green Building Council Indonesia (GBCI) memaparkan peluang efisiensi energi di Indonesia melalui pembangunan gedung atau bahkan retrofitting gedung. Dalam pemaparannya, Bapak Rana Jusuf menyatakan, bahwa dari sebuah gedung yang meng-klaim sebagai green building, masih ada potensi untuk menurunkan penggunaan energi hingga 18%.  Sedangkan bagi Krakatau Steel sendiri, efisiensi energi di bidang Industri Baja adalah sebuah tantangan tersendiri karena konsumsi energinya yang tinggi. Krakatau Steel menilai bahwa penggunaan motor penggerak yang digerakkan oleh listrik memiliki peluang efisiensi energi yang tinggi.

Download:

• DG NRE&EC Remarks in Opening Investment Potential for EE&C In Indonesia 31 Jan 2012
• Performancing Contracting and ESCO Solution - APKENINDO
• Managemen dan Konversi Energi di PT Krakatau Steel
• Dukungan Kementerian Keuangan dalam Program Efisiensi Energi di Indonesia
• Energy Efficiency in South East Asia: Investment Opportunities – IESR Indonesia
• Program Efisiensi Energi di Sektor Industri – Kementerian Perindustrian RI
• Kerangka Kebijakan dan Instrumen Regulasi Konversi dan Efisiensi Energi
• Green Effort in Building: Opportunity in Energy Efficiency Investment in Building Sector

JAKARTA – Sejumlah pengamat mendukung rencana pemerintah menaikkan tarif dasar listrik. Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform, Fabby Tumiwa, misalnya, menilai kebijakan itu bakal meningkatkan efisiensi pengelolaan penggunaan listrik masyarakat.

Tarif listrik juga perlu dinaikkan karena PT PLN tidak memiliki dana cukup untuk berinvestasi dalam mengurangi loss distribusi. “Mengurangi losses perlu banyak perbaikan, di antaranya perbaikan gardu, trafo, kabel. Itu semua butuh modal besar,” kata Fabby. Investasi juga tak dapat dilakukan jika pendapatan perusahaan terbatas.

Hal ini menanggapi pernyataan Menteri Keuangan Agus Martowardojo, yang yakin kenaikan tarif dasar listrik dapat berlaku mulai 1 April mendatang. Besar kenaikan tarif itu akan bervariasi, namun paling tinggi 10 persen.

Kenaikan tarif listrik diperlukan setelah subsidi listrik diturunkan menjadi Rp 45 triliun pada tahun ini. Padahal, dengan tarif listrik yang sekarang berlaku, PLN membutuhkan subsidi Rp 65,6 triliun.

Selain itu, pemerintah menyebutkan beberapa alasan kenaikan tarif listrik tahun ini, di antaranya untuk mengejar pertumbuhan listrik 9 persen dan rasio elektrifikasi 75 persen. Selain itu, subsidi listrik hanya boleh dinikmati oleh masyarakat yang berhak.

Meski begitu, Fabby berpendapat, selain penyesuaian harga, pemerintah harus mengupayakan penurunan biaya pokok produksi. “Biaya terbesar ada di pembangkit karena konsumsi bahan bakar minyak yang tinggi. Idealnya, konversikan penggunaan BBM ke bahan bakar gas dan maksimalkan penggunaan batu bara,” katanya.

Terpisah, Menteri Agus menyatakan rencana tersebut terganjal oleh restu Dewan Perwakilan Rakyat. Padahal seharusnya rencana pemerintah itu mulai dibahas pada Januari.

Menanggapi rencana itu, kalangan pengusaha merasa terpukul oleh rencana kenaikan tarif ini. Sekretaris Eksekutif Asosiasi Pengusaha Indonesia Surakarta, Rihatin Boedijono, menyatakan selama ini telah berusaha bertahan dan berproduksi meskipun tak punya cukup dana untuk berinvestasi atau menggenjot kapasitas produksi. “Karena tingginya ongkos produksi,” ujarnya.

Saat ini, kata dia, sebagian besar pengusaha belum bisa membayar tagihan kenaikan tarif listrik pada 2010. Khusus di Surakarta, dia memperkirakan baru 25 persen industri yang sudah bisa membayar tarif listrik sesuai dengan ketentuan dua tahun lalu itu.

“Sisanya masih membayar dengan tarif yang lama. Kemudian selisih antara tarif lama dan tarif baru dipenuhi dengan dicicil,” ujar Rihatin. Karena itu, jika tahun ini ada kenaikan tarif listrik, pengusaha harus membayar tagihan lebih banyak, sementara tagihan yang lama belum dipenuhi.

Hal senada diungkapkan oleh Wakil Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia Jawa Tengah Joko Santoso. Ia menilai sebetulnya prospek industri tekstil tahun ini bakal lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, tapi terganjal kenaikan tarif listrik.

Berbagai usaha untuk mengenalkan bahan bakar alternatif pernah dilakukan oleh pemerintah. Di jaman mantan presiden Soeharto, peralihan penggunaan BBM ke Bahan Bakar Gas BBG mulai disampaikan pada tahun 1986, kemudian di tahun 1995, tetapi jumlah kendaraan penguna BBG justru berkurang.

Penggunaan ethanol untuk bahan bakar telah dilakukan di Brasil.

Pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono tak hanya sekali melontarkan gagasan untuk menggunakan energi alternatif, energi terbarukan dan yang ramah lingkungan.

Tujuannya adalah selain behenti bergantung pada bahan bakar fosil, juga mencari energi yang ramah lingkungan untuk menurunkan emisi gas rumah kaca.

Pada tahun 2006, pemerintah pernah memiliki rencana untuk beralih ke bahan bakar nabati, antara lain yang berasal dari tanaman jarak, ethanol dan lain-lain.

Pemerintah juga merencanakan penanaman 24 juta hektar hingga 2010, untuk mengembangkan tanaman yang digunakan sebagai bahan bakar nabati.

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa menyatakan pemerintah membentuk tim nasional untuk bahan bakar nabati, dan juga melibatkan sejumlah Badan Usaha Milik Negara BUMN serta seluruh kementrian.

“Ada banyak proyek dan pilot project, dan jadi program nasional, tetapi kita lihat setelah program itu selesai sama sekali tidak ada catatan berapa banyak produk minyak jarak yang telah dihasilkan, dan berapa produk ethanol yang digunakan untuk domestik,” kata Fabby.

Pemerintah ketika itu menetapkan presentase kadar ethanol untuk bahan bakar untuk konsumsi domestik.

Pengembangan mobil nasional harus sejalan dengan kebijakan energi.

Kurang dukungan

Menurut data Komite Penghapusan Bensin Bertimbal KPBB, pada tahun 2006, kadarethanol pada bahan bakar jenis premium mencapai 10%, dan biodiesel pada solar juga mencapai 10%.

Tetapi, menurut Ahmad Safrudin, koordinator KPBB, jumlah kandungan bahan bakar nabati yang dijual di SPBU semakin berkurang. Total pemakaian bahan bakar nabati hanya mencapai 170 ribu kiloliter atau kurang dari 0,02%.

“Jumlah itu sangat rendah sekali, padahal jika dikembangkan dalam konteks ketahanan energi nasional, itu dapat diraih,” kata Ahmad.

Ahmad mengatakan kegagalan program bahan bakar nabati itu, antara lain karena tidak mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, antara lain produsen otomotif.

“Para produsen otomotif menyatakan produk kendaraan yang mereka pasarkan di Indonesia, belum dirancang untuk menggunakan bahan bakar nabati, makanya produk bahan bakar nabati turun,” jelas Ahmad.

Fabby Tumiwa menilai, langkah untuk menggunakan energi yang lebih ramah lingkungan seharusnya juga berjalan bersamaan dengan kebijakan pemerintah disektor lain, seperti pengembangan industri otomotif pun harus mendukung pemakaian energi bersih.

“Jika memang kebijakannnya adalah untuk mengurangi emisi, artinya industri otomotif yang dikembangkan adalah yang menggunakan bahan bakar yang ramah lingkungan, bukan lagi mobil yang pakai premium,” tambah dia.

Fabby menyebutkan jika pemerintah ingin menurunkan emisi gas rumah kaca, penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 26%, pada tahun 2020, penggunaan subsidi BBM harus diubah dan pemanfaatan bahan bakar yang ramah lingkungan seperti BBG dan bahan Bakar Nabati menjadi sangat penting. Menurut catatan Komite Penghapusan Bensin Bertimbal, selama ini sektor transportasi menyumbang emisi gas rumah kaca sebesar 23%.

Sumber : BBC

Kebijakan energi sektor transportasi harus menjadi rencana jangka panjang.

Pemerintah akan membatasi konsumsi BBM bersubsidi mulai 1 April mendatang, tetapi tiga bulan menjelang pelaksanaan, belum ada kepastian.

Dalam rapat dengan DPR Senin (30/1) pemerintah disebutkan belum siap untuk menerapkan kebijakan tersebut. Sejumlah anggota DPR mengatakan rencana pemerintah untuk membatasi BBM bersubsidi dan meningkatkan pemakaian BBM non subsidi akan menguntungkan SPBU asing yang ada di Indonesia. Sementara kenaikan BBM pun tidak diatur dalam APBN 2012. Pemerintah mengatakan, anggaran subsidi BBM yang membengkak merupakan alasan untuk membatasi konsumsi BBM Subsidi.

Pada tahun 2011, anggaran subsidi BBM meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya menjadi Rp. 160 triliun, dibandingkan dengan APBN 2010 senilai Rp. 90 triliun.

Padahal asumsi APBN Perubahan 2011, anggaran subsidi mencapai Rp. 129,7 trilliun. Pemerintah juga menyebutkan subsidi BBM tidak tepat sasaran, karena data Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral menyebutkan 77% BBM bersubsidi justru dinikmati kalangan menegah ke atas.

Sebenarnya, pembatasan BBM bersubsidi ini telah direncanakan sejak tahun lalu menyusul kenaikan harga minyak karena pergolakan di Timur Tengah. Tetapi, ketika itu pemerintah tidak mendapatkan persetujuan DPR, jadi ditunda hingga tahun ini.

Opsi lain selain pembatasan BBM, pemerintah juga membuka kemungkinan untuk menaikan harga BBM menjadi Rp. 6.000 dari harga semula yaitu Rp. 4.500, yang juga ditolak oleh Komisi VII DPR. Padahal pada 2008, harga BBM bersubsidi juga pernah mencapai Rp. 6.000 ketika harga minyak menembus US$100 per barel.

Konversi BBM

Selain berencana membatasi konsumsi BBM, pemerintah pada awal Januari lalu juga akan melakukan konversi BBM ke Bahan Bakar Gas BBG. Pemerintah mengatakan pasokan BBG dapat dipenuhi dari dalam negeri. Rencana ini sebelumnya akan dilakukan pada 1 April mendatang, tetapi pemerintah menyatakan sulit untuk menyediakan converter kit yaitu alat untuk menampung BBG pada kendaraan, dalam waktu singkat.

Penggunaan BBG sebenarnya pernah dilakukan sejak tahun 1986 lalu, ketika itu ribuan armada taksi menggunakan BBG. Tetapi jumlahnya menyusut dari tahun ke tahun. Pada tahun 1995, Pemerintah kembali menyampaikan rencana untuk mengalihkan bahan bakar minyak ke gas. Kemudian, pada 2005 lalu, Pemerintah DKI Jakarta mengeluarkan peraturan daerah tentang Pengendalian Pencemaran Udara.

Dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral pun mengeluarkan peraturan tentang Standar dan mutu (Spesifikasi) serta Pengawasan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Bahan Bakar lain, LPG, LNG dan hasil olahan yang dipasarkan di dalam negeri.

Pemda DKI kemudian mengeluarkan Peraturan Gubernur No 14/2007 tentang Penggunaan BBG untuk Angkutan umum dan kendaraan operasional pemerintah daerah.

Di Jakarta sejumlah angkutan umum seperti Bus Transjakarta, Taksi dan Bajaj sudah ada yang menggunakan BBG. Meski sudah diperkenalkan sejak puluhan tahun lalu, pengguna BBG di Indonesia cenderung menurun, sampai sekarang tercatat hanya sekitar 2.000 kendaraan. Jauh lebih sedikit dibandingkan dengan negara lain seperti India dan Pakistan yang jumlahnya mencapai jutaan kendaraan. Selain BBG, pemerintah juga pernah memiliki tim untuk mengembangkan bahan bakar nabati.

Ketika itu pemerintah menargetkan pengembangan lahan jutaan hektar untuk bahan bakar nabati, antara lain tanaman jarak dan ethanol. Tetapi hingga tim dibubarkan pada tahun 2008, belum ada perkembangan yang maju dari upaya penggunaan bahan bakar nabati. Bahkan penggunaan ethanol sebagai campuran BBM yang dijual di SPBU terus menurun dari angka sebelumnya 10 %.

Sumber : BBC