Sustainable Energy for All Initiative : Penyusunan Gap Analysis/Rapid Assessment Indonesia

Posted on September 12, 2013 · Posted in Publikasi

Sebagai salah satu negara yang mendukung inisiatif Energi Berkelanjutan untuk Semua (Sustainable Energy for All Initiative), ada serial proses yang harus dilakukan oleh Indonesia terkait dengan hal tersebut. Proses-proses yang harus dilewati oleh masing-masing negara yang menyetujui untuk ikut serta dalam inisiatif ini adalah :

  • Country opt-in : dimana masing-masing negara harus menyerahkan surat yang menyatakan konfirmasi mereka untuk terlibat dengan SE4ALL. Pada tahapan ini, negara-negara yang terlibat perlu menunjuk kementerian yang terkait, sebagai focal point dari inisiatif ini. Tahapan ini juga menuntut negara-negara tersebut untuk melakukan dialog-dialog terkait, serta proses untuk meyakinkan pemangku kepentingan lainnya.
  • Stock-taking dan Gap Analysis : di dalam tahap ini, negara-negara yang menyatakan keikutsertaannya dalam inisiatif ini harus melakukan stock-taking dalam rangka mengidentifikasi halangan-halangan atau kesenjangan-kesenjangan yang ada di masing-masing negara dalam upayanya mencapai tujuan inisiatif ini di tahun 2030. Hal ini dilakukan dengan cara melakukan konsultasi multi-pihak, verifikasi kebenaran data yang tersedia, juga identifikasi rekanan yang potensial.
  • Penyusunan Rencana Aksi Nasional dan Program : pada tahap ini, masing-masing negara diharapkan dapat menyusun rencana aksi nasional dan program yang relevan untuk diimplementasikan, dalam rangka memenuhi target-target SE4ALL di tahun 2030 mendatang. Beberapa hal yang harus dilakukan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan pembuatan kerangka kebijakan dan peraturan, peningkatan kapasitas, akses pendanaan, serta menciptakan kerangka monitoring dan akuntabilitas.
  • Implementasi dan Monitoring : tahap ini lebih bersifat pada implementasi dan monitoring kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pencapaian target dari inisiatif ini. Bukan hanya kegiatan monitoring dan implementasi saja yang tercakup dalam tahapan ini, namun juga adanya forum untuk berbagi pengetahuan (knowledge sharing) antara satu dengan yang lainnya.

Saat ini, Indonesia berada dalam tahapan stock-taking dan penyusunan Gap Analysis/Rapid Assesment. Dipimpin oleh UNDP, Institute for Essential Services Reform (IESR) turut membantu proses ini dengan membantu fasilitasi kelompok masyarakat sipil, yang diharapkan dapat memberikan masukan-masukan, serta melakukan monitoring dari kegiatan implementasi inisiatif ini. IESR telah memulai proses ini semenjak pertemuan di bulan Desember 2012 (link:http://www.iesr.or.id/2012/12/civil-society-workshop-catalyzing-indonesian-civil-society-action-to-deliver-sustainable-energy-for-all/) dimana kelompok masyarakat sipil dapat memberikan masukan untuk proses-proses ke depan.

Dalam tahapan stock-taking dan penyusunan gap analysis ini, UNDP mengadakan sebuah pertemuan konsultasi penyusunan Rapid Assessment/Gap Analysis dalam rangka Inisiatif Sustainable Energy for All(SE4ALL) pada tanggal 29 Agustus 2013 yang lalu, bertempat di Hotel Sari Pan Pasific. Pertemuan ini dibuka oleh Ibu Maritje Hutapea, Direktur Konservasi Energi, Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, dimana focal point dari SE4ALL di Indonesia ditempatkan.

Diawali dengan presentasi dari Ibu Verania Andria dari UNDP, mengenai status dari laporan Gap Analysis/Rapid Assessment Indonesia, dimana disebutkan bahwa saat ini, data-data yang terdapat dalam laporan Gap Analysis/Rapid Assessment Indonesia, masih harus dimutakhirkan. Berdasarkan pertemuan informal yang dilakukan pada tanggal 20 Agustus 2013 yang lalu, beberapa data kemudian dapat dimutakhirkan. Ibu Verania Andria juga menyatakan bahwa selain dari data berupa angka, Indonesia juga telah memiliki begitu banyak regulasi yang menyokong implementasi dari inisiatif Energi Berkelanjutan untuk Semua. Walau demikian, pertanyaannya kemudian menjadi, bagaimana memprioritaskan program tersebut?

Hal lainnya yang disampaikan adalah akses energi di tingkat desa menjadi rendah, dikarenakan daya beli masyarakat perdesaan relatif rendah, sehingga sulit untuk menarik investor untuk berinvestasi di tempat tersebut. Ini juga didukung dengan kenyataan bahwa penyediaan energi di Indonesia masih sangat tergantung pada dana Pemerintah.

Temuan lainnya juga menyatakan bahwa kemampuan teknis dalam membuat studi kelayakan di Indonesia, rendah. Indonesia juga masih memiliki sistem monitoring off-grid yang lemah, sehingga tidak ketahuan mana fasilitas penyediaan energi yang masih berfungsi, dan mana yang sudah tidak berfungsi.

Beberapa pertimbangan lainnya yang juga muncul adalah bagaimana meningkatkan peran swasta yang bergerak di bidang teknologi, untuk mendapatkan kesempatan yang lebih banyak dalam berkontribusi untuk pengadaan teknologi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan SE4ALL. Isu koordinasi antar kementerian juga muncul, berkenaan dengan kejelasan peran dari beberapa kementerian tertentu serta lembaga-lembaga terkait lainnya. Masalah lain yang juga muncul adalah tentang tingkat kebenaran dari data-data yang ada di Indonesia. Hal ini menuntun pada masukan akan perlunya mekanisme verifikasi publik untuk memeriksa apakah data yang ada sesuai dengan data di lapangan.

Beberapa masukan lainnya adalah perlu adanya insentif bagi para pelaku pengembangan energi alternatif. Dikatakan bahwa ada perubahan cara berpikir yang harus dirubah, dimana orientasi yang tadinya fisik, harus dirubah menjadi orientasi fungsi, karena pada umumnya, orientasi fisik lebih mendominasi sampai pada titik mendapatkan bantuannya, tapi tidak untuk menegakkan fungsinya.

Masukan lainnya, terutama dari wilayah Indonesia Timur, menyatakan perlunya peningkatan kapasitas di pemerintah daerah untuk dapat membuat rencana pengembangan energi baru dan terbarukan sendiri. Bukan hanya pemerintah daerah dalam hal ini yang perlu untuk ditingkatkan kapasitasnya, tapi juga kelompok masyarakat sipil lokal, terutama dalam melakukan upaya monitoring dan evaluasi.

Bill Meade dari Proyek Indonesia Clean Energy Development (ICED), USAID, menyatakan beberapa kesenjangan dan tantangan yang harus diselesaikan oleh Indonesia, dalam rangka implementasi dukungan pemerintah Indonesia untuk pencapaian target-target SE4ALL di Indonesia. Beberapa tantangan untuk mendukung program-program energi bersih di Indonesia adalah:

  1. Subsidi harga energi yang dapat menghalangi keputusan untuk melakukan investasi. Subsidi harga energi ini pula yang menyebabkan kondisi untuk mencapai break even point di Indonesia memerlukan waktu yang dua kali lebih lama dari yang seharusnya. Bahkan, adanya mekanisme Feed in Tariff pun belum dapat menjadi jalan keluarnya.
  2. Koordinasi antar kementerian, pemerintah pusat dan pemerintah daerah, perlu ditingkatkan.
  3. Pentingnya posisi pemerintah daerah; namun, pada saat yang bersamaan, kapasitas yang dimiliki oleh pemerintah daerah masih sangat terbatas, terutama dalam aspek perencanaan energi. Padahal, peran mereka sangat penting, terutama dalam pemberian ijin untuk kegiatan energi tertentu.
  4. Perlunya untuk melibatkan pihak swasta. Untuk itu, mekanisme insentif lainnya perlu disediakan.
  5. Data di Indonesia sangat sulit untuk didapatkan, karena kurangnya mekanisme untuk saling berbagi informasi.

Dari kelompok masyarakat sipil sendiri ada banyak hal juga yang perlu diperhatikan untuk memastikan pencapaian target-target dari SE4ALL. Kelompok masyarakat sipil di Indonesia sebenarnya banyak yang memiliki kapasitas untuk mengembangkan energi terbarukan. Tapi sayangnya, justru kelompok masyarakat sipil yang bergerak di bidang ini, tidak bisa mendapatkan akses pendanaan ke pemerintah. Padahal, pemerintah adalah pihak yang memiliki pendanaan, dan pendanaan ini malah lebih mudah diakses oleh sektor swasta.

Permasalahan untuk mendirikan fasilitas penyediaan energi di desa juga tidak mudah. Banyak kendala-kendala di lapangan seperti mendapatkan ijin dari pihak masyarakat. Walaupun proyek memiliki niat yang baik, namun, kalau masyarakat tidak memberikan ijin, proyek tersebut tidak akan dapat berjalan. Itu sebabnya, penting untuk melibatkan masyarakat dalam setiap proyek penyediaan listrik untuk perdesaan.

Berbicara mengenai daya beli masyarakat, kebanyakan dari kita salah mengerti dan selalu berpikir bahwa daya beli masyarakat menjadi sangat rendah. Padahal, apabila dicermati, kebanyakan penduduk desa menikmati penerangan dengan membeli bahan bakar minyak (minyak tanah), sekitar 2-4 liter per harinya; dan mereka membeli minyak tanah tersebut. Apabila dikonversikan, maka per harinya, untuk 1 lampu yang paling lama hanya bertahan hingga 4-5 jam, masyarakat menghabiskan biaya paling tidak 50 ribu rupiah per harinya. Hal ini menunjukkan, bahwa mereka sebenarnya memiliki daya beli, tapi yang menjadi masalah adalah aksesnya ada dimana?

Isu mengenai ketersediaan suku cadang untuk turbin atau teknologi lainnya di lokal, menjadi salah satu isu yang penting juga. Salah satu pendapat terpapar menyatakan bahwa semakin jauh tempat untuk mendapatkan suku cadang atau bengkel dari sebuah teknologi, maka akan semakin banyak kasus-kasus dimana failitas energi tersebut tidak dapat berkelanjutan, karena memang untuk mendapatkan suku cadang diperlukan biaya yang tinggi (biaya perjalanan, akomodasi, dan lain-lain). Jadi, jika tidak ada bengkel yang terdekat, yang dapat memperbaiki turbin tersebut, tanpa harus bepergian jauh untuk mendapatkan suku cadang dari teknologi yang digunakan, maka keberlanjutan dari fasilitas energi akan menjadi pertanyaan.

Share