Forum Diskusi Ahli: Energi dalam Pembangunan Berkelanjutan

Posted on January 29, 2013 · Posted in Publikasi

banner iesr ready

Sebagai salah satu tindak lanjut dari Konferensi Tingkat Tinggi di Rio de Janeiro tahun lalu yang juga disebut sebagai Rio+20, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, Ban Ki-Moon membentuk High Level Panel of Eminent Person (HLPEP) yang memiliki tugas untuk meramu kerangka agenda pembangunan paska 2015. Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, ditunjuk untuk menjadi salah satu dari tiga co-chair HLPEP, selain Perdana Menteri David Cameron dari Inggris dan Presiden Ellen Johnson Sirleaf dari Liberia. Adapun agenda yang disusun haruslah berlandaskan apa yang telah dilakukan oleh Milleium Development Goals, dan seharusnya tidak berulang. Institute for Essential Services Reform (IESR) memandang penting untuk mengulas peran energi untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Peran energi ini juga harus melihat kontribusinya pada perubahan iklim, dimana energi yang dikembangkan seharusnya tidak memberikan kontribusi gas rumah kaca yang berlebihan. Itu sebabnya, IESR kemudian mengadakan forum diskusi ahli dengan tema “Energi dalam Pembangunan Berkelanjutan” dan melihat bagaimana peran energi dalam kerangka agenda pembangunan paska 2015. Diskusi terbatas ini dilaksanakan pada tanggal 21 Januari 2013, bertempat di Penang Bistro Oakwood Residence.

Forum diskusi ahli ini dihadiri oleh Dr. Agung Wicaksono dari Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian (UKP4) yang memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai mandat yang diberikan oleh PBB kepada co-chair untuk menyusun kerangka pembangunan paska 2015. Menurut Bapak Agung, keluaran yang diharapkan dari HLPEP oleh Ban Ki-Moon adalah sebuah rekomendasi mengenai agenda paska 2015 dimana setiap negara dapat memikul bebannya di masing-masing negara dalam rangka memerangi kemiskinan dimana pembangunan berkelanjutan sebagai inti. Untuk kepentingan tersebut, melalui Keputusan Presiden no. 29 tahun 2012, Presiden membentuk Komite Nasional Agenda Pembangunan Paska 2015 yang diketuai oleh Bapak Kuntoro Mangkusubroto.

Dr. Agung Wicaksono

Dr. Agung Wicaksono

Sebelumnya telah diadakan beberapa kali pertemuan HLPEP terkait dengan penyusunan kerangka agenda pembangunan paska 2015. Pertemuan pertama HLPEP dilaksanakan di New York, yang lebih memfokuskan kepada visi agar memiliki perspektif yang sama. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan visi “Ending poverty by promoting equitable development, sustainable growth with equity through strengthened global partnership.” Pertemuan yang kedua dilaksanakan di London, dimana dilakukan pemetaan dari isu-isu yang sedang berkembang saat ini. Beberapa isu yang muncul terbanyak diantaranya adalah ‘poverty’, ‘growth’, ‘jobs’, ‘equity’, serta beberapa isu lain. Konsensus juga dilakukan untuk mengetahui harapan-harapan untuk menemukan jawaban dari masalah-masalah tersebut. Beberapa kata yang muncul adalah ‘agenda’, ‘need’, ‘mdgs’,’ goals’ serta beberapa hal lainnya. Menarik karena dari hasil konsensus, kata ‘Energi’ dan ‘Climate Change’ tidak muncul.

Pertemuan ketiga dilaksanakan di Bali mengenai pertemuan regional dan konsultasi pemangku kepentingan mengenai agenda Peserta Diskusi Ahlipembangunan paska 2015. Pertemuan Bali juga melakukan hal yang sama, yaitu melakukan konsensus dari multi-stakeholder yang dibagi atas 5 kategori yaitu swasta, pemuda, akademisi, pemerintah, dan CSO/NGO. Masing-masing kategori ini keluar dengan isu-isu yang berbeda, misalnya untuk swasta, keterlibatan sektor swasta diinginkan untuk lebih ditingkatkan. Sedangkan untuk Pemuda, beberapa isu yang muncul adalah pendidikan, kesehatan, dan youth. Merangkum seluruh masukan yang ada di Bali, tiga isu dominan yang  muncul adalah ‘development’, ‘agenda’, dan ‘sustainable’. Pertemuan yang terakhir, pertemuan keempat, akan diadakan di Bali, pada tanggal 24-27 Maret 2013, dimana diharapkan akan ada sebuah forum serupa side event namun dapat memberikan input langsung kepada HLPEP. Tujuan dari diadakannya forum tersebut adalah untuk membentuk agenda paska 2015 berikutnya dan menentukan prioritas. Pekerjaan rumah yang mungkin harus dipikirkan adalah bagaiman energi dan perubahan iklim dapat menjadi pusat dari pembangunan yang berkelanjutan paska 2015.

Dr. Hardiv Situmeang

Dr. Hardiv Situmeang

Narasumber lainnya adalah Dr. Hardiv Situmeang sebagai chairman dari Komite Nasional Indonesia dari World Energy Council. Dalam paparannya Pak Hardiv memberikan fakta mengenai adanya trilema yang berkaitan dengan Energy Security (Ketahanan Energi), Social Equity (Kesetaraan Sosial), dan Environmental Impact Mitigation (Mitigasi Dampak Lingkungan). Bapak Hardiv menyatakan beberapa isu yang berkembang di skala global, Asia dan Indonesia terkait dengan energi. Menurut World Energy Council, beberapa isu energi yang dihadapi baik global, Asia, dan Indonesia adalah mengenai kerangka perubahan iklim, harga energi, efisiensi energi, dan subsidi energi.  Keempat masalah ini memiliki dampak yang cukup tinggi, namun ketidakpastian yang juga tinggi; dalam artian, beberapa negara tidak menganggap itu penting. Contoh yang paling jelas dapat terlihat di kerangka perubahan iklim, dimana negara-negara seperti Selandia Baru, Jepang, Kanada, memutuskan untuk meninggalkan periode komitmen Protokol Kyoto yang kedua.

Bapak Hardiv juga memaparkan tantangan dan hambatan dari perkembangan energi terbarukan di ASEAN. Dimana isu-isu teknis seperti infrastruktur menjadi hambatan yang sangat besar untuk pengembangan energi terbarukan. Hal-hal lainnya adalah pasar (kurangnya penyedia teknologi energi terbarukan sehingga berakibat pada harga yang tidak kompetitif), ekonomi (terkait harga dari energi terbarukan), pendanaan, kebijakan, institusi, beberapa prosedur administratif seperti pemberian ijin dan persetujuan kegiatan. Subsidi bahan bakar fosil juga menjadi salah satu faktor yang harus dituntaskan untuk pengembangan energi terbarukan. Beberapa solusi kemudian ditawarkan untuk pengembangan energi terbarukan; di antaranya adalah:

Peserta 2

–          Formulasi sebuah rencana terintegrasi untuk energi terbarukan (termasuk untuk tarif dan insentif)

–          Memberikan prioritas pada akses grid dari energi terbarukan

–          Menetapkan peraturan-peraturan untuk grid dan interkoneksi

–          Menetapkan kepastikan kebijakan

–          Mengembangkan program dampingan pinjaman lunak untuk kegiatan-kegiatan energi terbarukan

–          Mengembangkan sebuah standar Power Purchase Agreement (PPA) untuk energi terbarukan

–          Mengembangkan pasar pendanaan hutang untuk energi terbarukan

Elektrifikasi di perdesaan juga merupakan salah satu masalah besar di ASEAN, dimana terdapat 140 juta orang di ASEAN (sekitar 23,5% populasi ASEAN) masih belum mendapatkan akses pada listrik, dan hampir 80% di antaranya tinggal di daerah perdesaan dan daerah terpencil. Kendala yang dihadapi dalam listrik perdesaan adalah kendala demografi, kerangka kebijakan, ekonomi, model bisnis, teknologi dan supply chain, karakter dari lokasi yang ada serta ketersediaan sumber daya, penerimaan sosial, kapasitas untuk operasional dan manajemen bisnis yang ada.

Materi-materi presentasi dapat diunduh di bawah ini:

Share