Kawasan Asia Tenggara memiliki potensi sumber daya minyak, gas dan mineral yang relatif besar, dan belum sepenuhnya dieksplorasi dan dieksploitasi. US Geological Survey (USGS, 2010) memperkirakan bahwa kawasan Asia Tenggara memiliki potensi cadangan minyak sebesar 26,1 milyar barrel minyak dan 299 triliun meter kubik gas alam yang belum ditemukan. Data USGS (2007) juga mengungkap adanya potensi sumber daya mineral yaitu tembaga, platina, dan potassium (potash), termasuk juga mineral-mineral lainnya seperti emas, nikel, fosfor, seng, timah yang cukup besar di hampir seluruh wilayah Asia Tenggara.

“Berbagai Kecenderungan hingga sekarang menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi ASEAN ditopang oleh eksploitasi sumberdaya alam, khususnya sumberdaya ekstraktif, yang berfungsi sebagai sumber pendapatan dari negara-negara kaya sumberdaya tersebut. Eksploitasi sumberdaya ekstraktif juga ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku untuk produksi barang serta pasokan energi sebagaimana yang kecenderungan saat ini,” kata Fabby.

Indonesia  selama bertahun-tahun mengandalkan penerimaan sektor Migas, yang saat ini mencapai 30% dari total APBN. Brunei mengandalkan 85% pendapatan dari Migas untuk pembangunan negaranya. Sementara itu, sektor migas Vietnam berkontribusi 15-20% terhadap APBN, dan terus meningkat setiap tahunnya.

Walaupun demikian, kemungkinan sumber daya ekstraktif tidak dimanfaatkan dalam upaya memberikan kesejahteraan bagi rakyat, dan peluang negara-negara ASEAN yang kaya sumber daya ekstraktif terperangkap dalam kutukan sumber daya (resource curse) masih  cukup  besar. Penyebabnya adalah tingkat korupsi yang masih tinggi, khususnya di negara-negara yang ekonominya mulai tumbuh, Cambodia, Myanmar, Laos dan Vietnam, serta Indonesia dan Philippines (lihat lampiran 1).

Padahal, keberhasilan tercapainya tujuan Komunitas ASEAN 2015 akan sangat ditentukan, tidak hanya oleh kemampuan negara-negara anggota ASEAN untuk mengimplementasikan berbagai rencana yang telah disepakati dalam ke-3 pilar ASEAN (politik dan keamanan, ekonomi, sosial dan budaya), tetapi juga kemampuan untuk membiayai berbagai rencana aktivitas ekonomi dan sosial dan menciptakan kondisi untuk iklim  investasi yang sehat.

Korupsi akan berdampak hilangnya peluang pendapatan bagi negara dari sektor ekstraktif, yang berakibat berkurangnya kemampuan pembiayaan pembangunan , selain daripada itu memperburuk iklim investasi di berbagai sektor ekonomi yang diperlukan oleh ASEAN untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah dicanangkan.

Di sektor ekstraktif seperti migas dan pertambangan, tata kelola yang buruk tidak hanya berdampak pada berkurangnya penerimaan negara, tetapi juga menciptakan ketidakamanan energi kawasan karena penguasaan sumber daya energi oleh negara- tertentu di luar ASEAN untuk kepentingan keamanan energi negara tersebut.

Solusinya menurut IESR, dalam jangka pendek adalah diadopsinya EITI sebagai sebuah standar kualitas global untuk penerimaan negara dari industri migas dan pertambangan/mineral oleh negara-negara ASEAN, dan jika diperlukan pengembangan kapasitas bagi negara-negara tersebut dalam mengimplementasikan EITI.  Di ASEAN baru Indonesia yang menerapakan EITI melalui Perpres 26/2010, serta diterima sebagai negara kandidat EITI sejak Oktober 2010 lalu.

EITI juga menciptakan ruang yang lebih luas bagi setiap pemangku kepentingan untuk terlibat memastikan bahwa penerimaan negara dari industri ekstraktif telah sesuai dengan jumlah sumber daya yang diekstraksi.

Dalam jangka menengah, para pemipin ASEAN juga dapat mulai membahas sebuah kerangka kerja dan kesepakatan ASEAN untuk pengelolaan sektor industri ekstraktif yang implementasinya mengikat negara anggota ASEAN dalam hal pengelolaan sumber daya energi dan mineral di seluruh negara anggota ASEAN paska 2015.

“Adopsi dan implementasi EITI dan penetapan sebuah Kerangka Kerja ASEAN untuk industri ekstraktif merupakan sebuah langkah awal untuk memastikan agar kutukan sumber daya alam tidak terjadi melainkan terwujudnya masyarakat yang maju dan sejahtera untuk mencapai tujuan ASEAN,” kata Fabby.

Untuk itu, UNCSD (United Nation Conference on Sustainable Development), beserta dengan badan-badan PBB lainnya, memberikan kesempatan bagi seluruh pemangku kepentingan yang ada untuk memberikan masukannya tentang hal-hal apa yang harus menjadi perhatian seluruh pihak menjelang KTT Bumi mendatang. Seluruh masukan ini kemudian akan dikompilasi menjadi sebuah dokumen yang bernama Zero Draft Document. Pemangku kepentingan yang diakui adalah negara-negara anggota (member states), major groups (terdiri dari sembilan kategori; salah satunya adalah NGO), badan-badan PBB, dan beberapa lembaga lainnya.

Dalam konteks tersebut, IESR sebagai salah satu major groups, memberikan input kepada UNCSD mengenai topik pembahasan yang harus dilakukan di KTT Bumi 2012. IESR berpendapat bahwa Rio+20 harus keluar dengan keputusan yang konkrit serta langkah implementasi yang doable disertai dengan komitmen politik dari masing-masing pihak untuk melakukannya.

IESR berpendapat bahwa hal yang sangat krusial untuk diselesaikan berhubungan dengan  kemiskinan energi. Dimana kemiskinan energi ini terjadi bukan hanya karena kemiskinan secara ekonomi, namun juga karena kurangnya (atau bahkan tidak ada) akses pada fasilitas yang memadai pada layanan energi yang layak. IESR juga memandang bahwa masalah energi harus diselesaikan dengan mengutamakan pilihan-pilihan energi bersih, penekanan pada non-batu bara dan non-nuklir. IESR berpendapat bahwa optimalisasi energi terbarukan menjadi salah satu sumber energi, harus dilakukan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menghilangkan dan/atau mereformasi subsidi bahan bakar fosil, yang karenanya membuat bahan bakar fosil menjadi lebih menarik dari segi harga ketimbang layanan energi yang dihasilkan dari energi terbarukan.

IESR juga berpendapat bahwa perlu adanya pendanaan khusus untuk energi untuk memastikan akses pada layanan energi dapat dinikmati oleh semua orang. Selain itu, program transfer teknologi global yang dapat diakses oleh semua, juga perlu untuk diberlakukan.

Posisi IESR juga dapat dilihat di website resmi Rio+20

Download PDF

Moving Planet adalah aksi global yang didekasikan untuk membebaskan bumi dari ketergantungan terhadap energi fosil. Ribuan aksi secara bersamaan akan digelar pada 24 September di ratusan negara di seluruh dunia.

Di Indonesia sendiri, beberapa kegiatan “Moving Planet” dipusatkan di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Bali. Salah satunya adalah gerakan 350 jam Indonesia Bersepeda. Mulai 13 hingga 24 September 2011, para pesepeda menggowes sejauh 1000 km melintasi Bali-Yogyakarta-Bandung. Menurut sumber IESR , tiap orang yang melakukan aksi tersebut telah berhasil menghemat 14.764 gram CO2.

Tidak hanya itu, Jumat, 23 September 2011, WWF-Indonesia sebagai salah satu penyelenggara “moving planet” di Indonesia menggekar Diskusi Media dengan tajuk “Hentikan Candu Energi Fosil.” Sementara untuk puncak aksi, akan dipusatkan di depan Gedung Sate, Bandung. Selain masyarakat umum, 28 komunitas sepeda akan bergabung di lokasi tersebut untuk menyambut kedatangan rombongan Indonesia Bersepeda.

Menurut Koordinator Kampanye Moving Planet Wilayah Asia, Rully Prayoga, “Moving Planet” juga digelar di negara-negara Asia Tenggara lainnya seperti Vietnam, Filipina, Malaysia, Singapura, Thailand bersama hampir semua negara di Asia Timur dan 192 negara lainnya yang berupaya mengurangi tingkat konsumsi energi fosil menuju penggunaan energi terbarukan.

“Kami berharap Asia bebas energi fosil tahun 2020 dengan perubahan dramatis, progresif, dan revolusioner. Dimulai dari gaya hidup warga negaranya serta aksi kebijakan pemerintahnya,” jelasnya.

Sementara Direktur Program Iklim dan Energi WWF-Indonesia Nyoman Iswarayoga menyatakan, awal tahun 2011, WWF meluncurkan Energy Report yang menyebutkan bahwa di tahun 2050, seluruh kebutuhan energi dunia dapat dipenuhi dari sumber energi terbarukan . Artinya, kebutuhan energi global dapat tercukupi tanpa bahan bakar berdasar minyak bumi, gas alam, batubara, dan nuklir.

“Untuk mencapai target 2050, visi 25% energi terbarukan tanpa nuklir dalam bauran energi nasional hingga 2025 merupakan tahap awal yang harus dilakukan. Pemerintah RI perlu memberikan komitmen yang lebih agresif dan nyata terhadap penyediaan dan pemanfaatan energi terbarukan serta mendorong efisiensi energi dalam kebijakan energi nasional. Kedepan, energi listrik akan menjadi tumpuan untuk pemenuhan kebutuhan energi modern yang lebih bersih di banyak sektor,” imbuhnya.

Pernyataaan serupa juga disampaikan oleh Arif Fiyanto, Team Leader Climate & Energy Campaign dari Greenpeace Southeast Asia – Indonesia, “Solusi mutlak agar Pemerintah RI lepas dari ketergantungan terhadap bahan bakar fosil adalah penghapusan hambatan terhadap pengembangan energi terbarukan, penyusunan regulasi dan legislasi yang mendorong pengembangan energi terbarukan, serta pengalihan subsidi yang selama ini dinikmati oleh bahan bakar fosil kepada energi terbarukan.”

Sementara Syaiful Rochman dari Greeners Indonesia menekankan pentingnya pemerintah RI untuk mengakomodir dan melindungi masyarakat yang telah dan akanmenggunakan energi terbarukan sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari yang lebih ramah lingkungan, contohnya para pesepeda ke tempat mereka beraktifitas.

Seruan untuk pemerintah pun datang dari IESR (Institute for Essential Services Reform), Yesi Maryam. Menurutnya pemerintah harus segera melakukan reformasi subsidi bahan bakar berbasis fosil, mengalihkan anggaran tersebut untuk pengembangan energi yang terbarukan yang lebih bersih serta berkelanjutan, dan harus memastikan agar kelompok masyarakat kurang mampu dan berada di wilayah terpencil memiliki akses mendapatkan bahan bakar.

Download PDF

Pada tahun 2011, anggaran subsidi BBM, LPG dan listrik mencapai Rp. 137 triliun dan diperkirakan dapat mengalami pembengkakan hingga Rp. 160-170 triliun rupiah, akibat  kenaikan harga minyak mentah di pasar internasional yang sudah melebihi asumsi APBN 2011 serta kenaikan volume BBM bersubsidi, ditambah lagi dengan kenaikan konsumsi BBM untuk pembangkit listrik akibat terlambatnya program percepatan PLTU 10 ribu MW. Sedangkan pada tahun 2012, subsidi energi diperkirakan mencapai lebih dari Rp. 180 triliun.

“Pemerintah harus segera melaksanakan upaya reformasi pemberian subsidi energi yang semakin tinggi, seiring dengan kenaikan konsumsi dan harga energi di Indonesia. Reformasi tersebut dapat dilakukan melalui rasionalisasi dan penetapan target penerima manfaat subsidi yang lebih ketat,  serta dukungan kebijakan mitigasi untuk mengantisipasi dampak dari reformasi subsidi energi tersebut” kata Fabby Tumiwa dari Institute for Essential Services Reform (IESR).

Selain itu, karena subsidi tidak dibatasi, penerima manfaat subsidi BBM terbesar justru kelompok masyarakat yang mengkonsumsi BBM dalam jumlah banyak, yaitu kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi. Bahkan, kelompok masyarakat dengan penghasilan terendah, tidak menikmati subsidi BBM sama sekali.  Fakta ini menyalahi tujuan awal adanya kebijakan subsidi BBM dan listrik.

Kebijakan subsidi BBM dan listrik yang tidak rasional dan salah sasaran mengakibatkan naiknya resiko fiskal APBN.

“Kenaikan subsidi akibat fluktuasi harga minyak dan kenaikan volume bahan bakar mengakibatkan kenaikan defisit anggaran, yang dibarengi dengan kenaikan jumlah utang pemerintah serta biaya utang tersebut. “ kata Fabby Tumiwa.

Dalam jangka panjang, beban fiskal ini harus ditanggung oleh seluruh rakyat Indonesia, termasuk sebagian besar kelompok masyarakat yang hanya menikmati sebagian kecil subsidi BBM.

Kerryn Lang dari GSI menyatakan bahwa reformasi subsidi energi harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi di setiap negara. Dalam tahap persiapan maupun implementasinya harus mempertimbangkan sejumlah hal: kajian tentang biaya dan manfaat kebijakan subsidi, dampak penghapusan atau pembatasan subsidi, komunikasi dan konsultasi dengan beragam pemangku kepentingan, serta kebijakan komplementer yang dapat mengurangi dampak negatif dari penghapusan atau pembatasan subsidi.

Menurut Fabby, subsidi energi tetap dibutuhkan di Indonesia untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan energi  bagi masyarakat-khususnya masyarakat miskin dan yang hampir miskin. Untuk itu, tambahnya kebijakan reformasi subsidi energi harus dirancang secara hati-hati untuk mengurangi dampaknya terhadap kelompok miskin dan berpendapatan rendah. Salah satunya dengan melaksanakan kebijakan komplementer seperti bantuan langsung tunai bersyarat (conditional cash transfer), yang didukung dengan data dan informasi yang lebih transparan dan akuntabel, serta melaksanakan program konversi BBM ke LPG, dengan standar keamanan yang tinggi dan distribusi pasokan LPG yang lebih terjamin.

Adapun untuk masyarakat berpendapatan menengah, reformasi subsidi energi perlu disertai dengan pembangunan sarana infrastruktur transportasi publik dan jaminan sosial yang lebih baik.

“Sudah waktunya pemerintah serius membenahi kebijakan subsidi energi di Indonesia. Yang diperlukan saat ini komitmen dan rencana yang jelas untuk membenahi kebijakan subsidi yang carut marut, yang merugikan kepentingan publik secara luas,” kata Fabby.

####

Media Kontak

Yesi Maryam

Telephone : 08159418667

Email: yesi@iesr.or.id

Untuk berbicara dengan Fabby Tumiwa

Telephone: 0811-949-759 atau 021-7992945

Email: fabby@iesr.or.id

Masyarakat dari komunitas yang terkena dampak di Burma, Cambodia, Indonesia, Malaysia and Thailand membagi pengalaman mereka dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia yang serius seperti pembunuhan, kerja paksa dan penggusuran yang terjadi karena berbagai proyek yang dijalankan oleh perusahaan dalam dan luar negeri. Pengalaman ini diceritakan pada acara Kesaksian Publik tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan dan ASEAN di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) di Jakarta pada hari ini.

Acara ini diselenggarakan oleh masyarakat sipil dari kawasan Asia Tengggara dalam rangka ASEAN Summit minggu depan. Tanggungjawab Sosial Perusahaan (CSR) adalah salah salah satu studi tematik yang akan dilakukan oleh Komisi Ham ASEAN (The ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights/ AICHR).

Lebih dari 130 orang anggota gerakan masyarakat sipil dari berbagai negara ASEAN terkejut ketika mempelajari berbagai kondisi kesehatan yang serius dan hilangnya sumber kehidipan yang dialami oleh banyak keluarga akibat proyek-proyek yang dilakukan oleh perusahaan dari dalam dan luar wilayah ASEAN. Para peserta pertemuan ini terkesima ketika melihat pengalaman komunitas yang terkena dampak dalam mencari keadilan dan perlindungan melalui pengadilan dan cara lainnya diabaikan.

Saksi yang hadir berasal dari berbagai komunitas terkena dampak dari Xayaburi Dam di Sungai Mekong, Proyek Shwe Gas di Burma, Perkebunan Gula Koh Kong di Cambodia, Proyek Rare Earth di Kuantan dan Pabrik Asahi Kosei di Kuala Lumpur – Malaysia. Saksi dari Indonesia juga menghadirkan seorang remaja yang menceritakan tragedy proyek Lapindo dan kelompok petani yang terkena dampak proyek pertambangan di Maluku dan Sulawesi.

Seorang anggota parlemen Malaysia, Fuziah Salleh berbicara tentang Kuantan Rare Earth Refinary Plan Project (LAMP), menunjukkan bahwa berbagai proyek yang merusak tidak dapat dibenarkan secara ekonomi. Beliau menjelaskan bahwa Proyek Rare Earth yang telah menyebabkan dampak kesehatan dalam jangka panjang, dan juga dampak kerusakan lingkungan, ternyata hanya menciptakan 350 lapangan pekerjaan sementara meningkatkan pendapatan perusahaan hingga berjuta-juta dollar yang juga menikmati “keringanan pajak” selama 12 tahun.

Panel para ahli yang mendengarkan kesaksian ini menekankan bahwa ASEAN memiliki tanggungjawab untuk menghidupkan komitmen yang telah dibuat ASEAN dalam Piagam ASEAN dan perjanjian HAM lainnya untuk melindungi Hak Asasi Manusia dan menjamin pembangunan berkelanjutan.

Para ahli mendesak ASEAN dan Komisi HAM ASEAN (AICHR) untuk secara cepat menyikapi persoalan yang diangkat oleh warga mereka akibat dari ketidakbertanggungjawaban perusaaan, dan menjamin bahwa Asas Hukum ditegakkan dan diutamakan ketika menghadapi kasus-kasus ini. Anggota panel yang hadir adalah Nurkholis (Wakil Ketua Komnasham), Rinno Arna (Pengacara dari Indonesia yang ahli di bidang keadilan sosial dan hak anak), Pengacara Joselito Calivoso (ahli hukum tentang CSR dan masyarakat pedesaan), serta Jerald Joseph (Direktur Eksekutif Dignity Internation).

Acara ini diselenggarakan oleh:

SAPA Task Force on ASEAN and Burma, SAPA Task Force on ASEAN and Human Rights, SAPA Task Force on ASEAN Migrant Worker, SAPA Task Force on Extractive Industry, SAPA Task Force on Freedom of Information, SAPA Working Group on ASEAN, SAPA Working Group on Environment, Altsean-Burma, Asia Indigenous People Pact, Burma Partnership, Focus on the Global South, FORUM-ASIA, IESR, JATAM, KontraS, Migrant Forum in Asia, SEACA, TERRA, Thai-ASEAN Watch, WALHI dan YLBHI.

Kontak lebih lanjut:

Fabby Tumiwa, IESR, +628 1194 9759 (Bahasa & English)

Atnike Sigiro, Forum-Asia, 6281 29 401 766 (Bahasa & English)

Debbie Stothard, Altsean-Burma, +66816861652 and +6285 888610 436 (English)

Siaran Pers

Peluncuran Kampanye Menuju Masyarakat Rendah Karbon:

Pengurangan Emisi Karbon secara PribadiMembantu Mencegah Memburuknya Perubahan Iklim

Jakarta, 27 Februari 2011-(IESR) Sebagai upaya untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dari aktivitas manusia, dalam rangka mencegah meningkatnya pemanasan global yang mengakibatkan memburuknya perubahan iklim, Institute for Essential Services Reform (IESR) pada hari ini memperkenalkan secara perdana Kampanye Menuju Masyarakat Rendah Karbon.

Kampanye ini menitikberatkan kepada penurunan emisi gas rumah kaca dari berbagai aktivitas individu sehari-hari. Gas rumah kaca adalah salah satu emisi Gas Rumah Kaca yang menjadi penyebab meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi yang dapat mengakibatkan terjadinya perubahan iklim.

Untuk membantu setiap individu mengukur emisi gas rumah kaca IESR mengembangkan suatu perangkat bernama Kalkulator Jejak Karbon (KJK), yang telah dikembangkan hingga versi kedua, yang juga diluncurkan pada hari ini.[1]

Dari survey yang dilakukan IESR selama periode April-Desember 2010, berdasarkan data para pengguna Kalkulator Jejak Karbon versi 1 (KJK 1), kelompok mahasiswa dan pekerja domestik merupakan penghasil emisi gas rumah kaca terbesar pertama dan kedua, dibandingkan  dengan kelompok pelajar, pegawai, dan ibu/bapak rumah tangga. Adapun penduduk yang berdomisili di propinsi Jawa Barat rata-rata menghasilkan emisi sebesar 12,97 kg CO_2ek/orang/hari atau kira-kira 4,57 tonCO_2ek/orang/tahun. Hasil ini lebih tinggi dari data yang didapatkan dari pengguna KJK 1 dari Jakarta, Banten, Jawa Barat, Tengah dan Timur.[2]

“Dari hasil survei ini, kami dari IESR berpendapat bahwa emisi gas rumah kaca dari aktivitas individu dapat diturunkan dengan melakukan sejumlah upaya diet karbon yang sederhana, misalnya menggunakan listrik seperlunya, menggunakan sebanyak mungkin kendaraan umum dan kendaraan non-motor, mengurangi konsumsi air minum dalam kemasan, dan lain sebagainya. Masyarakat Indonesia dapat membantu pencapaian masyarakat rendah karbon,” demikian kata  Siti Badriyah, Pemangku Program Keadilan Iklim IESR.

Kampanye Masyarakat Rendah Karbon pada dasarnya mengajak para individu untuk melakukan komitmen penurunan emisi gas rumah kaca dari aktivitas sehari-hari. Dengan mengetahui jumlah emisi yang gas rumah kaca yang dihasilkan sehari-hari, diharapkan setiap individu kemudian mau berkomitmen secara sukarela untuk menurunkan emisi gas rumah kacanya.

“Melalui aktivitas ini, kami ingin menunjukkan kepada negara-negara maju, bahwa masyarakat Indonesia juga peduli dan merasa bertanggung jawab untuk memerangi perubahan iklim. Apabila masyarakat Indonesia bersedia melakukan penurunan emisi secara sukarela, maka sudah seharusnya masayarakat di negara-negara maju, yang menjadi penyebab perubahan iklim, melaksanakan komitmen penurunan emisi gas rumah kaca yang lebih besar,” demikian kata Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif IESR.

Pada akhir 2009, Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono menyatakan komitmennya kepada dunia bahwa Indonesiaakan melakukan pengurangan emisi sebesar 26% dengan upaya sendiri, dan 41% iika ada bantuan pendanaan internasional, pada tahun 2020. Sebagaimana analisa yang dibuat oleh Bappenas (2010), salah satu sektor yang dapat berkontribusi terhadap penurunan tersebut adalah sektor energi.

Sejumlah provinsi, seperti DKI Jakarta juga mencanangkan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)-nya sebesar 30%.

“Upaya-upaya untuk menurunkan emisi gas rumah kaca, seperti penggunaan energi secara efisien, mengurangi konsumsi barang secara berlebihan secara positif dapat berkontribusi terhadap target penurunan emisi yang dicanangkan pemerintah baik pusat, maupun Pemda DKI Jakarta, ” tambah Siti Badriyah.

Berbagai komitmen individu yang dibuat dengan bantuan KJK 2 sepanjang Februari hingga November 2011 akan direkam dan dikumpulkan oleh IESR, dan hasilnya akan disampaikan pada saat COP  Kerangka Kerja PBB Perubahan Iklim  ke-17 di Durban, Afrika Selatan pada Desember 2011.

Jakarta, 28 February 2011

Catatan untuk Editor:

• Emisi Karbon adalah pengeluaran gas karbon dioksida (CO₂) yang menyebabkan efek rumah kaca yang memanaskan bumi karena sifat gas ini yang mengikat panas. Semakin banyak konsentrasinya di atmosfer yang berasal dari aktivitas manusia, maka semahin hangat temperature bumi.
• Jejak Karbon jumlah gas rumah kaca (CO₂) yang dihasilkan individu dari berbagai aktivitas atau kegiatannya. Umumnya dinyatakan dalam satuan ton karbon atau karbon dioksida ekuivalen
• Kalkulator Jejak Karbon adalah alat bantu bagi seseorang orang untuk mengetahui jumlah jejak karbonnya. Namun, tidak hanya sampai di situ. Setelah mengetahui besaran emisi karbonnya, pengisi juga diminta untuk memberikan komitmen untuk mengurangi besaran emisi yang mereka hasilkan.
• Kalkulator Jejak Karbon Versi Idiluncurkan pada tahun 2010 yang telah dipakai oleh ribuan orang, dimana dari dari sekitar 1252 pemakainya terekam dan dianalisa oleh IESR.
• Kalkulator Jejak Karbon Versi II yang diluncurkan pada 2011 menerapkan penghitungan pada aspek aktivitas pengeluaran emisi yang lebih detil dan mengikutsertakan komitmen pengurangan personal bagi pengisi.
• Kampanye Low Carbon Society/Masyarakat Rendah Karbonadalah kampanye IESR untuk pengurangan emisi gas rumah kaca, khususnya gas rumah kaca(CO₂)dari berbagai aktivitas sehari-hari,.

Untuk Informasi lebih lanjut dapat menghubungi:

1.     Cut Rindayu, Staf Komunikasi IESR, Email: rinda@iesr-indonesia.org, No. telepon seluler: +62817823778

2.     Siti Badriyah, Staf Program Perubahan Iklim IESR, E-mail: siti@iesr-indonesia.org, No. telepon seluler: +6281584548966

IESR adalah NGO nirlaba yang yang secara aktif ingin menginspirasi, mendorong dan mendukung perubahan-perubahan kebijakan dan peraturan menuju kearah keadilan pemanfaatan sumber daya alam untuk mendukung pembangunan manusia yang berkelanjutan. Untuk mengetahui profil dan aktivitas IESR dapat berkunjung ke situs IESR: www.iesr.or.id

Harapan Masih Berlanjut di Cancun

Sarasehan Iklim, 16 Desember 2010

Jakarta, Di saat negosiasi Indonesia dicederai pada Pertemuan Para Pihak (COP-15) dalam Kerangka Kerja PBB atas Konvensi mengenai Perubahan Iklim (UNFCCC) di Copenhagen, ternyata harapan masih berlanjut di COP-16 Cancun, Mexico yang berakhir minggu lalu.

“Setelah Copenhagen, Indonesia masih berdarah pada saat itu karena kegagalan negosiasi. Hilang harapan pada UNFCCC sebagai wadah yang dapat menyelesaikan masalah iklim yang sedang terjadi. Namun, Cancun menjadi titik penting apakah Indonesia akan terus  melanjutkan perundingan atau tidak. Ternyata harapan itu masih ada,” ujar Agus Purnomo, Kepala Sekertariat Dewan Nasional Perubahan Iklim, pada Sarasehan Iklim yang diadakan Institute for Essential Services Reform (IESR) dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) (16/12).

“Bila dibandingkan dengan Copenhagen, COP-16 di Cancun lebih baik. Tentu saja karena mereka menggunakan building blocks dan Bali Road Map yang merupakan langkah-langkah esensial sebagai jalan untuk menghasilkan keputusan yang adil, ambisius, dan mengikat,” ujar Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa.

Selain membahas mengenai posisi Indonesia, pada kegiatan ini juga membicarakan poin-poin penting yang dihasilkan di Durban. Masih menurut Agus Purnomo, Cancun menghasilkan keputusan penting. Salah satunya adalah mengenai MRV (Monitoring, Reporting, and Verification) penurunan emisi yang dibedakan dari negara maju dan negara berkembang yang melakukannya secara sukarela.

Keputusan penting yang diambil oleh seluruh pihak pada COP-16 di Cancun adalah mekanisme REDD+ diterima oleh seluruh negara. Sebetulnya Bolivia merupakan satu-satunya negara yang menolak skema REDD+. Namun, melalui permufakatan disepakati bahwa penolakan tersebut dianggap menjadi catatan kaki (footnote) bagi COP-17 yang akan berlangsung di Durban pada tahun 2011.

Pada kegiatan ini, Adianto P. Simamora dari The Jakarta Post juga memberi masukan untuk akses informasi bagi pers yang meliput pertemuan iklim UNFCC, terutama yang baru saja  berlangsung di Cancun. Menurutnya, ada perbedaan kemudahan akses informasi dengan COP-15 yang berlangsung tahun lalu di Copenhagen. Di Cancun, mendapatkan informasi dari Delegasi RI cukup sulit. Belum lagi, ada kebijakan satu pintu bagi para delegasi yang akan membuat pernyataan, sehingga cukup sulit bagi wartawan untuk mengetahui siapa saja dari delegasi yang dapat dimintai informasi mengenai isu khusus.

Proses negosiasi yang berlangsung di Cancun, masyarakat juga perlu mengetahui mengenai komitmen pemerintah Indonesia dan kesiapannya dalam merespon perubahan iklim. Terutama di sektor mitigasi dan adaptasi. Seperti  paparan dari Departemen Kelautan dan Perikanan yang menyatakan bahwa sampai pada tahun 2020, terumbu karang di kepulauan Indonesia rentan terhadap pemutihan akibat perubahan iklim. Oleh karena itu, diperlukan adaptasi di sektor kelautan dan perikanan karena merupakan sektor yang rentan.

Perubahan iklim juga dimasukan ke dalam mitigasi bencana di wilayah pesisir dan wilayah laut. Departemen Kelautan dan Perikanan membuat skema Climate Resilient Village (CRV) yang merupakan skema penempatan tempat tinggal warga pesisir yang dapat dengan mudah dipindahkan mengikuti kenaikan muka air laut akibat perubahan iklim.

COP 16 CANCUN Harus Menjadi Pijakan untuk Kesepakatan Perubahan Iklim yang Ambisius, Adil, dan Mengikat

Sepertinya tidak realistis untuk berharap COP 16 Cancun menghasilkan kesepakatan kunci untuk mencegah kenaikan suhu permukaan bumi tidak lebih dari 2 derajat Celcius, tetapi cukup realistis untuk berharap agar COP 16 Cancun menjadi momentum untuk membangun kepercayaan negara maju dan berkembang dalam perundingan multilateral perubahan iklim dibawah UNFCCC, serta menjadi pijakan untuk tercapainya kesepakatan yang ambisius, adil dan mengikat pada COP 17 di Afrika Selatan, dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan iklim.

Berbagai kajian ilmiah menunjukkan bahwa kenaikan suhu permukaan bumi sebesar 2 derajat Celcius akan memiliki konsekuensi besar terhadap keseimbangan ekosistem, dan keberlanjutan umat manusia. Selama dua abad lebih, rata-rata permukaan suhu bumi telah naik  hingga 1 derajat Celcius, dan apabila tidak ada tindakan drastis dilakukan maka sebelum pertengahan abad ini, kenaikan sebesar 2 derajat Celcius akan tercapai.

Fabby Tumiwa dari IESR menyampaikan, dari hasil analisis atas janji (pledge) penurunan emisi GRK yang disampaikan oleh berbagai negara yang mendukung Copenhagen Accord memberikan indikasi kegagalan untuk mencegah kenaikan suhu permukaan dibawah 2 derajat Celcius. Sebaliknya diperkirakan kenaikan temperatur sebesar 3,5 derajat Celcius pada akhir abad ini. Adapun negara-negara maju gagal menunjukkan kepemimpinan dan tanggung jawab penurunan emisi. Hanya 2 dari 10 submisi target penurunan negara maju yang dianggap cukup untuk menghindari kenaikan temperatur dibawah 2 derajat Celcius.

Setelah kegagalan COP 15 dalam menghasilkan kesepakatan yang mengikat untuk target penurunan emisi paska Protokol Kyoto, putaran perundingan perubahan iklim dimulai dengan ekspektasi yang relatif rendah. Sebelum COP 16 di Cancun, yang akan berlangsung 29 November – 10 Desember 2010, telah dilakukan sejumlah putaran perundingan persiapan di Bonn (Bonn Climate Conference 1, 2 dan 3), dan Tianjin Climate Talks di China pada bulan Oktober 2010. Hasil Tianjin Climate Talks justru memberikan indikasi bahwa harapan untuk mencapai sebuah kesepakatan yang ambisius, adil, dan mengikat di COP 16 Cancun semakin pudar.

Menurut Fabby Tumiwa, salah satu faktor yang menyebabkan sukarnya perundingan perubahan iklim global memberikan hasil yang diharapkan dan berpihak pada kepentingan negara berkembang adalah posisi Amerika Serikat (AS) dan sejumlah negara maju sekutunya yang mengabaikan nilai-nilai dasar dari UNFCCC, tentang Common but differentiated responsibility (CBDR) dan memaksakan operasionalisasi Copenhagen Accord yang kontroversial.

Pendekatan AS dan sekutunya ini mengabaikan nilai keadilan iklim, karena negara-negara berkembang juga berkewajiban menurunkan emisi nasional mereka, walaupun rata-rata emisi per-kapitanya lebih rendah daripada emisi per kapita di negara-negara maju. Selain itu, diferensiasi negara maju dan berkembang dalam tanggung jawab penurunan emisi GRK menjadi tidak jelas karena dalam prinsip Copenhagen Accord seluruh negara maju dan berkembang melakukan penurunan emisi secara bersama, padahal dalam konteks UNFCCC, negara maju sebagai penyebab krisis iklim bertanggung jawab melakukan penurunan emisi lebih dulu. Hal ini nantinya akan diikuti oleh negara berkembang setelah mendapatkan bantuan teknologi dan pendanaan.

Menurut IESR, walaupun peluang untuk mencapai kesepakatan yang substansial dalam hal penurunan emisi di COP 16 Cancun, tetapi hasil Cancun tetap penting sebagai dasar untuk membangun kepercayaan antara negara maju dan berkembang untuk mencapai adanya kesepakatan yang ambisius, adil dan mengikat di COP 17 Afrika Selatan tahun 2011.  Salah satu elemen yang penting adalah COP 16 Cancun perlu menyepakati bahwa target 2 derajat Celcius terlalu beresiko untuk keberlanjutan ekosistem, sehingga perlu mengkaji target penurunan emisi global untuk mencapai kenaikan temperatur dibawah 1,5 derajat Celcius.  Selain daripada itu,  Cancun kiranya dapat menyetujui mandat untuk menyepakati pendekatan pembagian penurunan emisi yang adil antara negara maju dan berkembang, berdasarkan prinsip CBDR, tanggung jawab historis negara maju, dan hak negara berkembang atas pembangunan berkelanjutan.

Dalam konteks posisi Indonesia, IESR mendesak agar posisi Indonesia merefleksikan keadilan iklim, yaitu mendesak negara maju untuk menurunkan emisi GRK sebesar 40% dari tingkat emisi tahun 1990, sebelum 2020; mendesak negara maju agar mewujudkan segera komitmen pendanaan, alih teknologi dan pengembangan kapasitas untuk aksi mitigasi dan adaptasi negara-negara berkembang dalam jangka pendek (fast-track financing, 2012) dan jangka panjang sesuai dengan kewajiban negara maju dalam UNFCCC. Sebaliknya, Indonesia juga memberikan contoh bagi negara berkembang lainnya untuk menginisiasi terselenggaranya rencana aksi pembangunan rendah emisi (low carbon development action plan), sesuai dengan target penurunan emisi GRK 26% dari business as usual scenario pada tahun 2020, sebagaimana yang telah dicanangkan oleh Presiden SBY, yang dapat diukur, terlaporkan, dan diverifikasi oleh masyarakat sipil dan komunitas internasional.

Untuk Informasi lebih lanjut dapat menghubungi

1. Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif IESR, E-mail: fabby@iesr-indonesia.org, HP: +62811949759
2. Siti Badriyah, Staf Program Perubahan Iklim IESR, E-mail: siti@iesr-indonesia.org, HP: +6281584548966
3. Cut Rindayu, Staf Komunikasi, Email: rinda@iesr-indonesia.org, HP: +62817823778

IESR, Jakarta- Sungguh suatu keadaan yang memprihatinkan, di abad ke-21 ini masih ada jutaan orang yang hidup tanpa akses listrik atau pun bahan bakar untuk kebutuhan memasak sehari-hari. Menurut Biro Pusat Statistik Indonesia, sekitar 22,19 juta warga di pedesaan—yang merupakan 19% dari total penduduk—hidup di bawah garis kemiskinan. Dengan menggunakan acuan yang berbeda,
data Bank Dunia mengungkapkan sekitar 60 persen penduduk Indonesia memiliki pendapatan dibawah US$ 2 per hari. Pendapatan rendah, membuat masyarakat miskin mendapatkan jasa energi yan aman, layak dan berkelanjutan.

Penghapusan kemiskinan jelas tidak akan dapat terlaksana tanpa meningkatkan akses terhadap jasa energi . Kenyataan ini membuat ketersediaan energi bagi si miskin perlu dicapai jika ingin mencapai Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs). Ketersediaan dan akses energy merupakan pra-kondisi dasar untuk membantu tercapainya delapan Tujuan Pembangunan Milenium.

Di Indonesia, kemiskinan energi dapat dilihat dari tingkat rasio elektrifikasi dan ketersediaan dan akses bahan bakar modern untuk memasak. Pada tahun 2008, tingkat elektrifikasi di Indonesia baru mencapai 64% sementara hanya 60% desa-desa di Indonesia yang dialiri listrik (DESDM, 2008). International Energy Agency (IEA) memperkirakan lebih dari 80,1 juta penduduk Indonesia belum memiliki akses tenaga listrik, dan jutaan orang bergantung pada biomassa tradisional untuk memasak, yang mengakibatkan
resiko kesehatan.

“Kemiskinan energi di Indonesia merupakan realita, tetapi seringkali luput dari perhatian dan diabaikan,” kata Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif IESR. Kajian IESR yang dilakukan pada tahun 2008 menunjukkan bahwa berbagai kebijakan dan program di bidang energi yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah, tidak secara spesifik ditujukan untuk mengatasi kemiskinan energi, bahkan karena miskin persiapan, program ini alih-alih mengorbankan si miskin,” imbuhnya.

Kebutuhan energi dasar bagi masyarakat desa dan perkotaan membutuhkan portfolio energi yang beragam dan mewakili kondisi ekonomi, sosial, dan sumber daya alam dari suatu daerah. Kajian IESR menunjukkan energi terbarukan seperti energi hidro, matahari, panas bumi, angin, dan bio-energi memiliki peranan penting dalam mengatasi kemiskinan energi di tanah air.

Dalam studinya di tahun 2010, IESR telah melakukan studi tentang model terbaik pengembangan energi berbasis energi setempat. Tujuan studi ini adalah untuk melihat bagaimana pengembangan energy terbarukan di tingkat lokal, dan kontribusi akses kepada energi, dapat meningkatkan sosialekonomi masyarakat setempat. Kondisi ini nantinya diharapkan dapat memacu tercapainya tujuan pengurangan kemiskinan. Dua lokasi yang menjadi obyek kajian adalah Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Desa Cipta Gelar dan Desa Cibuluh, Jawa Barat.

Penelitian di kedua desa ini memperlihatkan bagaimana peran energi dalam peningkatan kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat. Dari kedua desa, akses terhadap penerangan—terutama pada malam hari—telah memudahkan anak-anak belajar setelah matahari terbenam. Kondisi ini tentu saja selaras dengan meningkatnya mutu pendidikan anak usia sekolah.

Pasokan listrik dari PLTMH juga telah sukses meningkatkan akses masyarakat kedua desa pada informasi. Masyarakat sudah dapat menikmati radio dan tayangan televisi. Bahkan, di Desa Ciptagelar, masyarakat sudah dapat mengakses internet. Sukses lain yang mengikuti adalah peningkatan ekonomi yang didapat dari pembangunan pabrik tahu di Desa Cibuluh.

Kondisi di atas membuktikan peran energi listrik yang dihasilkan PLTMH dapat meningkatkan sosial ekonomi masyarakat. Apabila peran listrik ini ditingkatkan, bukan tidak mungkin bahwa peningkatan akses terhadap energi seperti listrik, dapat membantu masyarakat setempat untuk mengentaskan kemiskinan. Pada akhirnya, peranan energi akan dapat mendukung masyarakat setempat untuk memerangi kemiskinan.

Dari beberapa studi pembangunan pembangkit yang bersumber pada energi terbarukan, IESR menyimpulkan beberapa kunci keberhasilan sebuah kegiatan energi terbarukan skala kecil, antara lain:

1. Keterlibatan dan rasa kepemilikan masyarakat yang tinggi terhadap pembangkit energi terbarukan.
2. Lewat peran aktif masyarakat, menjadikan kegiatan energi terbarukan berjalan lebih lama dan berkelanjutan.
3. Adanya pemberdayaan masyarakat lewat peningkatan kapasitas.
4. Peran pihak lain dalam membina masyarakat dan sumber pendanaan (LSM lokal, Pemerintah lokal, dan Donor)

Studi di atas memberikan gambaran mengenai bagaimana kegiatan penyediaan energi perdesaan seharusnya dikembangkan.

“Proyek pemerintah seringkali gagal menjamin penyediaan energi lokal secara berkelanjutan karena pengembangan institusi lokal, rasa kepemilikan dan peran serta masyarakat diabaikan. Berbagai faktor ini sangat penting untuk menjamin terwujudnya desa mandiri energi,” kata Imelda Rambitan, koordinator studi ini.

Pengentasan kemiskinan energi membutuhkan sejumlah prasyarat: pengakuan terhadap hak energi masyarakat, keinginan politik yang kuat dari pemerintah, target dan rencana strategi penanggulangan yang rinci dan spesifik, dukungan pendanaan jangka panjang dan keterlibatan komunitas lokal dalam implementasinya.

Fabby menyampaikan bahwa seluruh pendekatan penyediaan energi terbarukan dan listrik perdesaan yang berbasis pada system proyek dan anggaran tahunan saat ini harus berubah, sehingga memberikan hasil yang berkelanjutan dan dampak jangka panjang. Selain itu diperlukan integrasi dengan sector-sektor pembangunan lainnya. “Program energi perdesaan harus dilakuan secara tailor made, sesuai dengan kondisi lokal,” kata Fabby Tumiwa.

IESR berharap agar studi ini dapat berkontribusi bagi program-program pengembangan energi terbarukan di perdesaan dan wilayah terpencil yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, dan organisasi non-pemerintah.

Untuk Informasi lebih lanjut dapat menghubungi:
Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif IESR
Tel: 0811949759 Email: fabby@iesr-indonesia.org
Henrietta Imelda
Tel: 021-7992945 Email: ime@iesr-indonesia.org

Download PDF

Jakarta, 28 Juli 2010,

Organisasi Masyarakat Sipil  melakukan aksi walk out dari rapat konsultasi  tentang implementasi kebijakan PCP (Public Communication Policy- Kebijakan Komunikasi Publik) dari Bank Pembangunan Asia (ADB- Asian Development Bank), yang dilakukan di Jakarta, Rabu,  28 Juli 2010.

Sementara di luar hotel dari kegiatan konsultasi PCP yang digelar ADB, sejumlah organisasi masyarakat sipil lainnya melakukan aksi demonstrasi yang menyerukan menolak apa pun proyek ADB dari Indonesia.

Walk out terjadi setelah Orchida Ramadhania, dari Solidaritas Perempuan, menyatakan pernyataan sikap organisasi masyarakat sipil dan menyerahkan submission terkait kebijakan PCP yang dikeluarkan oleh ADB. Saat  membacakan pernyataan sikap juga dibentangkan poster protes yang menyebutkan: ADB Says: Kami ingin memberikan informasi, tapi…………..(disambung poster berikutnya) yang menyatakan: PCP “public” consultation non Transparent- Secret Consultation with governance – UN Democratic Process!!

Pernyataan sikap dan submission kemudian diserahkan langsung kepada pejabat ADB yang memimpin konsultasi yaitu  Delphine Roch, Public Information and Disclosure Specialist in External Relations ADB,  Shyamala Abeyratne, communication specialist ADB, dan Bob A Finlayson, Officer in Charge Indonesia Resdient Mission.

Kelompok masyarakat sipil yang menolak ADB melakukan aksi demo di depan hotel dimana dilangsungkannya Konsultasi Publik PCP ADB

Dalam pernyataan sikap dan juga yang disebutkan dalam submission PCP, organisasi masyarakat sipil menilai bahwa implementasi kebijakan PCP (Public Communication Policy-Kebijakan Komunikasi Publik) dari Bank Pembangunan Asia (ADB-Asian Development Bank) yang pada garis besarnya memuat akses informasi dan aturan terkait hubungan eksternal ADB bagi masyarakat terutama bagi yang terkena dampak langsung oleh proyek-proyek pembangunan ADB lewat pemerintah Indonesia, telah mengalami kegagalan dalam menjamin adanya akses informasi yang efektif bagi masyarakat yang langsung terkena  proyek ADB. Selain itu ADB dinilai tidak jelas dalam hal aturan Pengecualian pada peraturan PCP dan mekanisme bandingnya.

Hal ini mengakibatkan masyarakat yang terkena dampak proyek ADB sama sekali tidak mendapatkan akses informasi atas proyek yang mengenai hak atas tinggal, mencari nafkah, dan juga identitas jati diri mereka sebagai warga Negara. PCP selama ini juga dinilai masyarakat sipil telah membatasi kesempatan masyarakat lebih luas menggunakan haknya dalam berpartisipasi pada konsultasi kebijakan PCP.

“Banyak proyek ADB yang mengalami kegagalan karena tidak adanya keterbukaan informasi proyek kepada masyarakat terkena dampak khususnya perempuan. Madrasah Education Development Project (MEDP) misalnya, dimana perempuan tidak pernah diinformasikan dan terlibat dalam konsultasi proyek, Kami juga melihat proses serta substansi dari draft PCP belum mengakomodir kepentingan masyarakat khususnya kepentingan perempuan, bahkan semakin mempersempit makna keterbukaan informasi bagi masyarakat,” jelas Wardarina Thaib, Koordinator Program Solidaritas Perempuan.

Dalam hal lainnya,  IESR (Institute for Essential Services Reform) menambahkan bahwa selama masa persiapan proyek, informasi yang diberikan kepada masyarakat yang terkena dampak sangatlah minim, terbatas, tidak lengkap atau bahkan tidak diberikan sama sekali. Padahal mereka (ADB) mengatakan bahwa  mereka selalu menyediakan akses informasi dan implementasi PCP dalam proyek-proyek ADB di Indonesia, bagi masyarakat yang terkena dampak.

Diana Gultom dari debtWATCH Indonesia, sebuah lembaga yang melakukan pemantauan terhadap lembaga keuangan internasional seperti ADB, selanjutnya memaparkan “Masyarakat di bantaran Tarum Kanal Barat (Karawang-Bekasi) yang terkena dampak proyek ADB Integrated Citarum Water Resources Management Investment Program (ICWRMIP) tidak mengetahui bahwa proyek yang akhirnya menggusur mereka adalah karena proyek ini. Dalam kasus ini, masyarakat tidak diberikan informasi yang lengkap mengenai disain proyek dan lokasi tinggal mereka setelah digusur karena proyek. Bahkan, lanjutnya, ADB tidak dapat menjelaskan dugaan adanya pemalsuan tanda tangan masyarakat terkait dengan konsultasi yang wajib dilakukan dalam setiap proyek ADB sejenis. Fakta pelanggaran ini terjadi di lapangan, padahal kebijakan yang dimiliki ADB mewajibkan adanya konsultasi masyarakat terkena dampak dan semua prosesnya terikat dengan kebijakan yang dimiliki oleh ADB sendiri.”

“Kasus di atas hanyalah satu dari beberapa proyek yang termonitor, namun jelas telah membuat masyarakat menjadi resah dan khawatir. ADB memang menyediakan akses informasi melalui website. Tapi perlu dicatat, banyak masyarakat yang terkena dampak justru buta internet dan sulit mengakses internet. Mereka juga sering menggunakan bahasa Inggris atau istilah yang tidak bisa dipahami masyarakat terkena dampak ketika bisa mengakses informasi tersebut. Informasi soal proyek bahkan cenderung tertutup, tidak kooperatif dan banyak yang tidak paham apa itu kebijakan PCP,”ujar Nadia Hadad dari Bank Information Center, sebuah lembaga yang memantau proyek, program dan kebijakan dari lembaga-lembaga keuangan internasional.

Dalam hal aturan pengecualian (exceptionalities) pada PCP juga terjadi seperti itu. Aturan pengecualian ini mengatur tentang dokumen-dokumen yang tidak menjadi milik publik.

“Aturan ini membatasi akses publik terhadap beberapa dokumen penting terkait proyek. Seharusnya ADB mengeluarkan seluruh informasi terkait proyek tanpa terkecuali. agar masyarakat bisa mengambil keputusan yang tepat, apakah harus menerima atau menolak proyek tersebut sesuai dengan prinsip Free Prior Informed Consent (FPIC). Kami memandang ADB sebagai Asian Destructive Bank karena terlalu memproteksi sektor swasta, melegalkan pengrusakan lingkungan dan menegasikan hak hidup masyarakat Indonesia, karena itu sudah sewajarnya pemerintah menghentikan seluruh proyek yang dibiayai oleh ADB secara bertahap dengan menyusun langkah-langkah Exit Strategi dari ADB” ujar Teguh Surya dari WALHI.

Dalam kasus proyek ADB dengan Palyja, misalnya, ditambahkan Hamong Santono, Koordinator Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air,  West Jakarta Water Supply Development Project, yang dipantau oleh anggota Koalisinya, menemukan sebuah dokumen yang tidak dapat diakses oleh publik dengan alasan dokumen tersebut bersifat rahasia. Padahal masyarakat sipil membutuhkan dokumen tersebut untuk melihat  dana hutang  yang dikucurkan  ADB kepada Palyja benar-benar digunakan sesuai dengan yang tertuang dalam Dokumen Informasi Proyek.

Sementara terkait dalam hal  Proses Banding dimana masyarakat dapat melakukan pengaduan apabila terjadi penolakan pemberian informasi, ADB diminta organisasi masyarakat sipil ini, untuk memperbaiki mekanisme bandingnya, karena selama ini dinilai tidak independen. Setiap pengaduan terkait proses permintaan informasi dapat dimasukkan ke sebuah divisi bernama PDAC (Public Disclosure Advisory Committee), tapi saat ini, divisi tersebut ada di dalam struktur ADB sendiri, dan akan melaporkan kerjanya ke Presiden ADB. Artinya, keindependenan mereka dalam menyelesaikan persoalan sangat dipertanyakan.

Dari semuanya ini, sistem yang diciptakan haruslah diuji dalam segala konteks agar hak setiap orang dalam memperoleh informasi dapat dipenuhi’ demikian pungkas Norman Jiwan dari Sawit Watch.

Karena itu, kami menuntut ADB untuk mengakomodir kepentingan masyarakat luas dalam Public Communication Policy-nya dengan mengadopsi masukan dari masyarakat sipil. Kebijakan ini haruslah dibuat oleh pihak ADB dengan sungguh-sungguh mengedepankan prinsip partisipasi (FPIC), transparansi, dan akuntabilitas.

Sementara organisasi masyarakat sipil yang melakukan aksi demo anti ADB di luar hotel dimana kegiatan konsultasi PCP ADB di gelar menyatakan pernyataan aksinya bahwa Hingga Maret 2010, hutang Indonesia kepada ADB mencapai 11,24 miliar US$ atau 17,5% total hutang nasional.  Data Koalisi Anti Utang juga menyebutkan bahwa pemerintah telah mengalokasikan anggaran lebih dari Rp 100 triliun untuk pembayaran utang. Akumulasi utang ADB merupakan protes yang berlangsung sejak lama. Pada periode 1972-2006, ADB telah menggulirkan 18 proyek hutang luar negeri di sektor perikaman dengan alokasi pinjaman Rp 6,3 triliun. Pinjaman diperuntukkan bagi pembangunan perekonomian masyarakat pesisir, pengelolaan terumbu karang, hingga pertambakan intensif.

(***)

Contact Person:

Diana Gultom (debtWatch): 0815-9202737

Nadia Hadad    (BIC)          : 0811-132081

Teguh Surya   (Walhi)        : 0811-8204362

Musfarayani     (IESR)        : 0815-8070717

Hamong    (Kruha)              : 0815-11485137

Norman  (Sawit Watc)        : 0813-15613536

Wardarina (SP)                    : 085920776141

debtWatch Indonesia, BIC (Bank Information Center), WALHI (Wahana Lingkungan Hidup), E-LAW Indonesia, Sawit Watch, KRuHA(Koalisi Rakyat untuk Hak atas Air), IESR (Institute for Essential Services Reform), Solidaritas Perempuan, Perkumpulan Boemi, Komunitas Anti Globalisasi Ekonomi (KoAGE)