Last Update: May 14, 2014, 12:42 WIB       ENGLISH VERSION  |  BLOG       

Workshop: Efisiensi Energi di Industri Kecil Menengah (IKM)

Efisiensi Energi tidak hanya dapat dilakukan di industri-industri skala besar; bahkan industri skala kecil menengah pun memiliki potensi untuk melakukan hal tersebut. Hanya saja, skala produksinya yang kecil membuat industri-industri seperti ini tidak mendapatkan banyak perhatian. Bercermin dengan keadaan tersebut, Institute for Essential Services Reform (IESR) bersama dengan Kementerian Perindustrian, didukung oleh Kedutaan Besar Inggris di Indonesia, mengadakan sebuah lokakarya (workshop) mengenai Efisiensi Energi di Industri Kecil Menengah, yang bertempat di Hotel Lumire pada tanggal 27 Maret 2012 yang lalu. Lokakarya ini memaparkan kegiatan-kegiatan Industri Kecil dan Menengah yang dilakukan di Indonesia serta kaitannya dengan efisiensi energi. Diharapkan melalui kegiatan ini para peserta dapat saling bertukar pikiran dan pengalaman, untuk membuat benchmarking dari konsumsi energi di Industri Kecil Menengah. Beberapa pemaparan yang disampaikan  dan narasumber yang hadir pada lokakarya tersebut adalah :

  1. Efisiensi dan Diversifikasi Energi di Industri Kecil dan Menengah oleh Ir. Luciawati Sunarjo, MT, Kepala Bidang Pengkajian Industri Hijau
  2. Potensi dan regulasi efisiensi energi oleh Harris, ST dari Direktorat Jenderal Konservasi Energi, Kementerian ESDM
  3. Potensi Penurunan Emisi GRK di Industri Kecil Menengah oleh Ir. Sinta D. Sirait, MSc., Kepala Bidang Pengkajian Industri Hijau
  4. Potensi dan Tantangan Industri Kecil Menengah Nasional oleh Rismawarni Marcel, Direktur Pusat Produksi Bersih Nasional
  5. Teknologi inovatif (energy efficiency dan low carbon) untuk Industri Kecil Menengah oleh Rafles Simatupang, Direktur Tigapena Sigma Energi

Workshop ini dibuka oleh Ibu Ir. Tri Reni Budiharti selaku Kepala Pusat Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup Kementerian Perindustrian; Bapak Ir. Sanusi selaku Kepala Bagian Program Evaluasi dan Pelaporan Kementerian Perindustrian; serta Bapak Fabby Tumiwa selaku Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR).

Kebijakan Pengembangan Industri Hijau

Kebijakan pengembangan industri hijau mulai dikembangkan atas dasar kesadaran warga negara terhadap dampak negatif berupa permasalahan lingkungan akibat dari limbah industri serta pemanfaatan sumber daya alam yang tidak efisien. Selain itu juga, keterbatasan sumber daya alam, mengenai krisis energi dan menurunnya daya dukung lingkungan, juga menjadi salah satu pemicu untuk Indonesia saat mulai menerapkan industri hijau (green industry). Disetujuinya Peraturan Presiden nomor 61 tahun 2011, mengenai Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca, dan 71 tahun 2011, mengenai Inventori Gas Rumah Kaca, menjadi beberapa pondasi kebijakan agar industri dapat berkontribusi dalam pengurangan emisi dan penggunaan listrik.

Ibu Luciawati mengemukakan bahwa di dalam RUU Perindustrian, yang dimaksud dengan Industri Hijau adalah industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya-upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Lebih jauh lagi Ibu Lucia mengatakan bahwa, terkadang, yang disebut dengan industri hijau tidak melulu harus penggunaan teknologi yang baru. Dengan melalukan pengelolaan internal/housekeeping, industri juga dapat mencapai kategori industri hijau.

Tentu saja penerapan industri hijau (terutama untuk skala industri kecil menengah), mengubah industrinya menjadi industri hijau: meningkatkan profitabilitas (keuntungan) dengan menggunakan efisiensi sehingga biaya operasionalya bisa berkurang.

Dalam pengembangannya, terdapat beberapa tantangan dan strategi pengembangan industri hijau yang ditawarkan: (1) Penggantian mesin, (2) Penghargaan bagi kalangan industri yang telah mewujudkan industri hijau, (3) Insentif dirumuskan dengan cara menerapkan pola insentif bagi industri untuk menerapkan industri hijau. Strategi pengembangan yang dikemukakan oleh Kemenperin adalah pengembangan kerjasama internasional terkait dengan perumusan kebijakan dan pendanaan dalam pembangunan dan pengembangan  industri hijau, memperkuat kapasitas institusi untuk mengembangkan industri hijau, membangun koordinasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, mensosialisasikan kebijakan dan regulasi teknis yang terkait, serta meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, transfer teknologi, serta memperkuat penelitian dan pengembangan.

Kementerian Perindustrian memiliki beberapa agenda untuk meningkatkan kegiatan-kegiatan industri hijau, di antaranya adalah:

  1. Aspek teknologi: menggunakan mesin ramah lingkungan melalui program restrukturisasi permesinan untuk industri tekstil dan produk tekstil, alas kaki dan gula
  2. Peningkatan kapasitas: memberikan pelatihan kepada pelaku industri dan aparatur, serta menyusun pedoman teknis produksi bersih
  3. Pemberlakuan kebijakan teknis: perlindungan terhadap lapisan ozon melalui pengendalian penggunaan Bahan Perusak Ozon (BPO) secara bertahap sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Perindustrian No. 33 tahun 2007 tentang larangan memproduksi bahan perusak lapisan ozon serta memproduksi dengan menggunakan BPO

Kebijakan Energi di Industri Kecil Menengah

Menurut data yang dipaparkan oleh Bapak Haris dari Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, pertumbuhan permintaan energi di Indonesia mencapai 7% per tahun, termasuk di dalamnya pertumbuhan permintaan untuk industri kecil dan menengah. Penggunaan energi di Indonesia pun dinilai belum efisien dimana penggunaan energi primer yang tercatat adalah 46,8% berasal dari minyak bumi; 23,9% batu bara; 1,2% berasal dari panas bumi; dan 3,8% dari air. Komposisi pemanfaatan energi primer seperti di atas menghasilkan CO2 hingga 370 juta ton CO2.

Idealnya, energi per kapita yang diinginkan untuk dimiliki oleh Indonesia seharusnya meningkat (saat ini ada di level 3,34 BOE[1] per kapita)[2]; namun, bukan berarti harus boros, karena peningkatan angka ini seharusnya sangat berkaitan dengan produktivitas.

Tekait dengan kebijakan energi yang berlaku di Indonesia saat ini, arah yang diberlakukan adalah penggunaan energi terbarukan hingga 25%. Walau demikian, butuh upaya besar dalam mencapainya, dimana konservasi energi juga memainkan peran penting dan harus dilakukan. Apabila konservasi energi tidak dilakukan, maka penggunaan energi dapat mencapai 4 kali lipat dari yang ada saat ini. Perlu dicermati pula, bahwa Undang Undang No. 30/2007 mengenai Energi, pasal 25 mengenai konservasi energi, tidak hanya mencakup konservasi energi saja, namun juga konservasi energi sampai tahap produksi.

Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca

Kementerian Perindustrian juga menyadari mengenai potensi penurunan gas rumah kaca melalui industri-industri yang ada; baik skala besar, maupun skala kecil. Dalam pemaparan Ibu Ir. Sinta D. Sirait, MSc., berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 61 tahun 2011, Industri ditargetkan untuk menurunkan 0,001 Giga ton CO2 ekivalen untuk skenario penurunan emisi sukarela sebesar 26%, atau 0,005 Giga ton CO2 ekivalen untuk skenario penurunan emisi gas rumah kaca hingga 41%. Untuk mendukung hal tersebut Industri Kecil Menengah juga memiliki peran dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Potensi dan Tantangan IKM Nasional

Lokakarya ini juga memamparkan beberapa kasus nyata dari kegiatan energi efisiensi. Salah satunya adalah kegiatan energi efisiensi sebagai hasil dari PPBN (Pusat Produksi Bersih Nasional) yang pada tahun 2011 memfasilitasi penerapan produksi bersih di 200 UKM Batik. Dampak dari kegiatan ini meliputi:

-        Penghematan lebih dari Rp. 1,7 miliar

-        Penghematan minyak tanah sebesar 22 ton minyak tanah

-        Pengurangan emisi CO2 ekivalen sebesar 95 ton

-        Penghematan penggunaan solar hingga 12473 L

-        Penghematan penggunaan air hingga lebih dari 1 juta liter

-        Penghematan penggunaan gas sebesar 6607 kg

Beberapa hal yang dilakukan guna menerapkan hal tersebut adalah dengan melihat sumber permasalahan dengan cara yang lebih baik, mengembangkan teknologi tepat guna, dan melakukan pembinaan dengan intensif. Pada kesempatan ini, Ibu Rismawati Marcel memapaparkan permasalahan di Industri Kecil Menengah pada umumnya, meliputi:

  1. Internal
    1. Kurangnya kesadaran dari IKM mengenai pentingnya penghematan energi
    2. Kebiasaan kerja IKM yang kurang efisien
    3. Keterbatasan informasi dan pengetahuan IKM untuk menerapkan efisiensi energi
    4. Keterbatasan dana IKM untuk investasi teknologi yang efisien
    5. Eksternal
      1. Ketersediaan sumber daya yang makin terbatas
      2. Meningkatnya harga sumber daya
      3. Persaingan usaha yang semakin ketat
      4. Tuntutan pasar akan produk yang murah dan ramah lingkungan

Seringkali permasalahan tersebut tidak pernah disasar pada saat pengucuran dana berlangsung. Dana-dana yang ditujukan untuk industri kecil dan menengah lebih banyak digunakan untuk implementasi proyek tanpa memperhitungkan aspek kontinyuitas dari kegiatan itu sendiri serta dampaknya bagi masyarakatnya. Padahal, apabila dapat dipertahankan, maka keuntungan-keuntungan yang didapat akan sangat banyak.

Teknologi Inovatif (energy efficiency dan low carbon) untuk Industri Kecil Menengah (IKM)

Selain dari usaha pembatikan, penggunaan teknologi yang inovatif juga dapat menuntun kita pada efisiensi energi yang pada saat yang bersamaan mengurangi emisi gas rumah kaca. Salah satu teknologi inovatif yang dikembangkan saat ini adalah boiler dan furnace untuk industri keramik.

Beberapa boiler dan/atau furnace dinilai tidak efisien karena  umur dan sistem yang digunakan sudah tua (lebih dari 20 tahun), efisiensi teknologi yang digunakan rendah, juga kurangnya manajemen dari sisi operasi dan pemeliharaan. Kurangnya kesadaran merupakan hal yang paling penting untuk dicermati, terutama karena banyak orang beranggapan bahwa teknologi dengan efisiensi yang tinggi, memerlukan investasi yang tinggi juga, namun tidak memperhitungkan biaya operasional yang dapat dihemat.

Selain itu, fluktuasi proses produksi, control and monitoring yang masih beroperasi manual, over size/capacity, serta kurangnya pemahaman terhadap teknik konservasi energi.

 


[1] BOE adalah barrel oil equivalen atau SBM (setara barel minyak)

Related Posts:

  • No Related Posts

Filed Under: Publikasi

About the Author: