Last Update: October 22, 2014, 01:03 WIB       ENGLISH VERSION  |  BLOG       

Dialog Kebijakan: Mengungkap Fakta-Fakta Kemiskinan Energi di Indonesia

Publikasi IESR tahun 2011 mengenai Kemiskinan Energi di Indonesia

Kemiskinan Energi merupakan realita yang terjadi, namun kurang dimengerti konteks dan pengertiannya. Kerap kali masyarakat memandang Kemiskinan Energi sebagai suatu kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan masyarakat untuk menikmati layanan energi; dengan kata lain, apabila sekelompok masyarakat tidak dapat menikmati layanan energi tertentu, pasti karena kelompok masyarakat tersebut tidak memiliki kemampuan ekonomi.

Namun demikinan, kemiskinan energi terjadi bukan semata-mata karena kondisi ekonomi. Ketiadaan akses, ketidaktersediaannya energi, bahkan kadang-kadang karena teknologi modern yang ditawarkan tidak klop dengan kenyamanan penggunaan oleh masyarakat, merupakan faktor-faktor yang juga menjadi pendorong terjadinya fenomena kemiskinan energi di Indonesia.

Menyadari adanya kesalahan interpretasi masyarakat, Institute for Essential Services Reform (IESR) kemudian mengadakan sebuah dialog kebijakan berjudul “Mengungkap Fakta-Fakta Kemiskinan Energi di Indonesia”.

Dialog kebijakan ini menghadirkan pihak dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Direktoral Jendral Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) dan juga United Nations Development Program (UNDP) dan dimoderatori oleh Fabby Tumiwa dari Institute for Essential Services Reform (IESR).

Temuan IESR Mengenai Kemiskinan Energi di Indonesia

Fabby Tumiwa - Direktur Eksekutif IESR

Studi IESR di tahun 2011 menemukan beberapa fenomena kemiskinan energi di Indonesia. Beberapa definisi mengenai Kemiskinan Energi pun dirangkum di dalam publikasi IESR berjudul “Kemiskinan Energi : Fakta-Fakta yang Ada di Masyarakat Indonesia” (Lihat di Laporan Penelitian IESR) yang dipublikasikan pada tahun 2011 yang lalu. Beberapa data mengenai akses pada listrik dan jumlah masyarakat miskin di Indonesia kemudian diolah, sehingga didapatkan sebuah korelasi, bahwa ketika terjadi peningkatan pada rasio elektrifikasi, maka terjadi penurunan pada jumlah masyarakat miskin. Hal ini berarti peningkatan akses masyarakat pada layanan energi seperti listrik, dapat menurunkan angka orang miskin.

Studi tersebut juga menyimpulkan bahwa kemiskinan energi di Indonesia terjadi bukan hanya karena faktor kemiskinan ekonomi, tetapi karena ketiadaan pasokan dan infrastruktur energi. Laporan ini juga menunjukkan bahwa implementasi amanat Undang-Undang mengenai akses energi dalam strategi, kebijakan, dan program yang terencana, dan terintegrasi sangat lemah. Salah satu buktinya adalah apa yang tercantum di Undang-Undang No. 30 tahun 2007 mengenai Energi. Pasalnya yang ke 19 ayat 1 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk memperoleh energi.”

Pasal ini kemudian jadi kontroversial, karena pada kenyataannya, apa yang terjadi di lapangan, sama sekali tidak mencerminkan bahwa perolehan energi yang diterima oleh masyarakat, merupakan hak masing-masing orang sebagai penikmat layanan energi.

Akses Energi dari Sisi Kebijakan Nasional

Ibu Maritje Hutapea - Direktur Bioenergi Direktorat Jendral Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi

Dirjen EBTKE diwakili oleh Ibu Maritje Hutapea selaku Direktur Bioenergi, menyampaikan beberapa fakta mengenai kondisi akses energi masyarakat di Indonesia. Ibu Maritje mengatakan bahwa sampai dengan saat ini, rasio elektrifikasi di Indonesia pada tahun 2011 adalah 72,95%. Rasio elektrifikasi yang dimaksud disini adalah jumlah rumah tangga yang telah menikmati layanan energi berupa listrik. Walau demikian, dibandingkan dengan Malaysia, yang secara geografis relatif sama dengan Indonesia, konsumsi energi per kapita Malaysia lebih tinggi daripada Indonesia. Padahal, di Undang-Undang nomor 30 tahun 2007 di ayat 2 telah diamanatkan bahwa pemerintah dan pemerintahan daerah harus menyediakan dana subsidi untuk masyarakat tidak mampu. Bahkan di ayatnya yang ke-19 jelas-jelas dikatakan bahwa energi merupakan hak setiap manusia.

Harus diakui juga, bahwa ragam geografis Indonesia menjadi kendala dan tantangan tersendiri untuk penyediaan energi nasional. Sebagai negara kepulauan, daerah-daerah terisolasi pastinya banyak tercipta; meningkatkan kesulitan bagi infrastruktur energi untuk dikembangkan. Hal ini tentunya menjadi bukti, bahwa kondisi ekonomi bukanlah menjadi satu-satunya faktor bagi masyarakat untuk dapat menikmati layanan energi; kondisi geografis pun menentukan.

Faktor kedua yang juga disampaikan oleh Ibu Maritje adalah populasi Indonesia yang sangat tinggi. Statistik mencatat bahwa di tahun 2010 saja, penduduk Indonesia sudah mencapai sekitar 238 juta jiwa. Sebuah tantangan besar tentunya. Belum lagi, Indonesia masih sangat tergantung dengan bahan bakar fosil, yang dengan adanya subsidi, membuat harganya tidak sesuai dengan keekonomiannya.

Ibu Maritje pun mengakui bahwa kebijakan yang ada saat ini belum maksimal dalam menyelesaikan permasalahan akses pada energi. Padahal, Indonesia sangat kaya akan potensi energi terbarukan yang biasanya terletak di perdesaan. Kalau saja bisa dimanfaatkan dengan maksimal, ini akan meningkatkan akses masyarakat setempat pada energi. Tak kalah penting adalah peran serta dari seluruh stakeholders merupakan kunci utama keberhasilan program-program yang ada.

Pandangan UNDP Mengenai Permasalahan Akses Pada Energi di Indonesia

Verania Andria - Program Manager Sustainable Energy UNDP Indonesia

Sebagai salah satu lembaga yang pertama kali mengangkat isu kemiskinan energi (Lihat Laporan UNDP tahun 2004 berjudul “Energy Services for the Millenium Development Goals”), UNDP pun memiliki pandangan-pandangannya sendiri mengenai bagaimana meningkatkan akses pada energi untuk mengentaskan kemiskinan.

Berkaca pada laporan yang dikeluarkan oleh OECD/IEA tahun 2010 berjudul “How to make Modern Energy Access Universal?”, Verania Andria, Program Manager for Sustainable Energy UNDP Indonesia, menyatakan ada dua poin yang harus dicermati dalam kaitannya dengan kemiskinan energi; yaitu akses masyarakat pada listrik (access to electricity) dan akses masyarakat pada fasilitas memasak yang lebih bersih (access to cleaner cooking facilities).

Melalui pemaparannya, Ibu Verania menyatakan bahwa harus dibuat sebuah model bisnis yang dapat menarik investasi dari private sector untuk pengadaan layanan listrik secara off-grid. Dan juga, kemiskinan energi itu harus dilihat secara holistik, karena kemiskinan energi merupakan masalah pembangunan manusia. Idealnya juga penyediaan layanan energi sudah seharusnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat setempat.

Hasil dari Dialog Kebijakan

Melalui proses diskusi yang berlangsung, beberapa kata kunci kemudian dimunculkan:

  1. Kerangka kerja kebijakan: antara kebijakan dan implementasi saat ini masih banyak ketidakcocokan. Masalahnya ada di mana, itu yang belum diketahui. Penyediaan akses energi misalnya, menjadi terpisah-pisah. Siapa yang menjalankan programnya, siapa yang menjadi pool anggarannya.
  2. Koordinasi yang seharusnya berlangsung menjadi pelik karena adanya otonomi daerah. Terutama Undang-Undang Energi sudah memandatkan RUEN (Rancangan Umum Energi Nasional) menjadi RUED (Rancangan Umum Energi Daerah). Masalah pun timbul, bagaimana dengan kapasitas daerah untuk mengkoordinasi program dan kebijakan.
  3. Terdapat kesenjangan pendanaan dan pembiayaan. Ketidaksinkronan ini disebabkan oleh political will yang ada. Pertanyaan kembali timbul, siapakah yang harusnya membenahi ini semua?
  4. Partisipasi swasta dan masyarakat. Mengenai hal ini, diperlukan regulasi yang lebih jelas dari masing-masing pemangku kepentingan, terutama dalam pengalokasian subsidi.

Download PDF:

Related Posts:

  • No Related Posts

Filed Under: Publikasi

About the Author: